David Jonathan Papoekoele Sarapil adalah raja Kerajaan Tabukan, Sangihe. Berkuasa sejak tahun 1892 hingga 1922. Ia disebut sebagai tokoh di balik pembebasan pulau Miangas dari klaim Amerika Serikat (AS). Mengungkap peristiwa tersebut, Barta1.com mewawancarai Olden Kansil, S.Psi, salah satu Cece, yang kini staf ahli Gubernur Sulut.
Selama musim dingin tahun 1898-1899, Traktat Paris (Perjanjian Paris) yang ditandatangani pada 10 Desember 1898 untuk mengakhiri perang Spanyol- Amerika Serikat menjadi perdebatan dalam Senat AS. Dari beberapa literatur disebutkan, perjanjian kontroversial ini baru disetujui pada 6 Februari 1899.
Diketahui, menurut perjanjian tersebut, Amerika Serikat membayar Spanyol AS$20 juta untuk kepemilikan Guam, Puerto Riko, dan Philipina. Berdasarkan Traktat Paris inilah pada tahun 1912 Amerika Serikat mengklaim pulau Miangas pada Belanda sebagai miliknya. Dengan tiga buah kapal perangnya Amerika menduduki pulau Miangas dan menurunkan bendera Belanda di pulau tersebut.
Miangas, sesungguhnya hanya pulau kecil dengan luas 3, 15 km2 –saat ini merupakan salah satu titik penting dalam batas kedaulatan Indonesia. Alasan Amerika ketika itu, bahwa pulau tersebut adalah wilayah Philipina karena berada tidak jauh dari pantai Mindanao.
Dalam peristiwa tersebut ke dua pihak mengerahkan kapal perang masing-masing dan silih berganti menduduki pulau Miangas. Namun keunggulan berada di pihak Amerika sehingga Amerika menduduki pulau tersebut.
Pusat pemerintahan Belanda di Makasar tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada sesuatu dokumen yang menjadi dasar baginya, karena Belanda merebut pulau-pulau Sangihe Talaud dengan kekerasan, maka tentunya Amerika pun dapat berbuat demikian terhadap Belanda.
“Di tengah konflik dua kekuatan besar itulah Raja Kerajaan Tabukan Papoekoele Sarapil memainkan perannya membebaskan pulau Miangas dari klaim Amerika Serikat,” kata Olden Kansil, S.Psi saat diwawancarai di Manado (7/6/2019).
Dikatakan Olden, pihak Belanda ketika itu, tidak mempunyai kemampuan dalam melawan perampasan Miangas oleh AS. “Ini sebabnya Opa Tua kami Raja Papoekoele Sarapil meminta pemerintah Belanda baik di Makassar maupun di Menado agar tidak mencampuri urusan penyelesaian pulau Miangas yang telah diduduki Amerika,” ungkapnya.
Dan penyelesaian persoalan itu, ungkap dia, diambil alih oleh Kerajaan Tabukan lewat pertarungan diplomasi berdasarkan fakta-fakta sejarah bahwa Miangas adalah milik Kerajaan Tabukan.
Olden yang dikenal sebagai politisi PDIP, budayawan, sekaligus salah satu keturunan Raja Papoekoele Sarapil yang mendalami sejarah Kerajaan Tabukan ini mengungkapkan, Raja Papoekoele Sarapil ketika itu memerintahkan dua orang ahli sejarah kerajaan Tabukan masing-masing Hendrik Makaminan dan Zakarias Adipati untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah menyangkut Miangas.
Hendrik Makaminan mendapatkan lima dokumen dari sejarah Kerajaan Sahabe, sedangkan Zakarias Adipati mendapatkan tujuh dokumen dari sejarah Kerajaan Salurang. Setelah ke duabelas dokumen terkumpul maka Raja Papoekoele Sarapil mengutus juru runding Zakarias Adipati dengan satu surat mandat dari Raja untuk menemui Perwira yang menjadi Komandan Pendudukan di pulau Miangas.
“Raja Sarapil mengirimkan permintaan ke Makasar melalui Menado agar dikirimkan kapal Zeven Provincio ke Tabukan untuk dipakai oleh utusan Tabukan dalam perundingan dengan Amerika di pulau Miangas. Permintaan ini dipenuhi oleh Belanda dan kapal Tujuh (Zeven Provincio) dikirim ke Tabukan,” ujar dia.
Dengan menaiki kapal Zeven Provincio, kata dia, Zakarias Adipati selaku utusan kerajaan Tabukan didampingi Kontrolir Lemanz de Ryter berangkat ke Miangas. Mendekati pulau Miangas kapal Zeven Provincio bertemu dengan tiga buah kapal perang Amerika yang mengadakan patroli. Mulut-mulut meriam Amerika diarahkan ke kapal Zeven Provincio disertai pertanyaan-pertanyaan melalui sein lampu morse.
Setelah Kapal Zeven Provincio menjawab pertanyaan itu dengan maksud untuk merundingkan wilayah dengan cara damai, maka diijinkan masuk dengan dikawal tiga buah kapal perang AS tersebut. Utusan Kerajaan Tabukan dipersilahkan turun ke darat dan diadakan perundingan dengan Perwira Amerika yang menjadi komandannya.
“Lewat perundingan tersebut, pihak kerajaan Tabukan berhasil memaparkan bukti-bukti sejarah tentang kepemilikan Miangas oleh kerajaan Tabukan,” kata Olden.
Senada dengan paparan Olden, catatan Situs David Jonathan Papoekoele Sarapil King of Taboekan menyebutkan, dalam perundingan tersebut, komandan pendudukan AS memberikan dasar hukum mengenai alasan pendudukan pulau Miangas. Bahwa, pulau Miangas termasuk wilayah Philipina bukan wilayah Hindia Belanda, karena letaknya di wilayah pantai Mindanao yang menjadi wilayah Amerika. Oleh karena itu hak kedaulatan pulau itu adalah hak Amerika.
Sementara juru runding kerajaan Tabukan Zakarias Adipati, sebut situs tersebut, berargumen bahwa Amerika benar menurut letaknya dalam wilayah Mindanao. Tetapi, Kerajaan Tabukan berpegang dari hak sejarah bahwa sejak 700 tahun lalu pulau Miangas adalah batas kerajaan dari moyang orang Sangihe Gumansalangi-Medellu dengan kerajaan Mindanao disebelah Utara dan diperkuat adanya fakta berupa dokumen tua yang sudah dibawanya, yang menjelaskan pulau Miangas adalah mutlak hak dari Kerajaan Tabukan.
Untuk memperkuat data sejarah yang dimilikinya, Zakarias Adipati memberi keterangan dimana sebelumnya pulau ini namanya bukan Miangas tetapi Pekilateng (Kilat) yang menjadi satu titik tanda dalam pelayaran di jaman purba ke jurusan utara.
Sementara kata Miangas ungkapnya, berasal dari Mana Ese yang berarti hanya lelaki, karena saat ditemukan oleh pahlawan Arare Kendar pada waktu menginjakkan kakinya pertama kali di pulau itu, penghuninya semua adalah laki-laki. Lama kelamaan Mang Ese menjadi Miangas.
Dalam penjelasan Zakarias Adipati, pada jaman pendudukan Belanda pulau Miangas disebut Palmas. Nama ini diberikan oleh Belanda sebagai peringatan pada pertama kalinya Presiden Menado bernama Elama mengunjungi pulau itu. Namun yang jelas Pulau Miangas termasuk dalam keluarga kerajaan Tabukan.
Dengan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah oleh pihak AS, kata Olden Kansil, maka AS mengalah dan berangkat meninggalkan Miangas. Zakarias Adipati dan Lemans de Ryter pulang ke Tabukan dengan kemenangan diplomasi.
Setelah insiden perbatasan tersebut ungkap Olden, Volkenbend segera bersidang pada tahun 1914 dan mensyahkan pulau Miangas adalah mutlak wilayah Hindia Belanda yang hingga saat ini pulau tersebut menjadi perbatasan antara Negara tetangga Filipina dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
Penulis : Iverdixon Tinungki
Discussion about this post