Brazil, Barta1.com – Pemerintah Indonesia secara tegas menancapkan tiang pancang kepemimpinannya dalam upaya global memitigasi perubahan iklim dan mengakselerasi transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Komitmen ambisius ini diserukan melalui kolaborasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas, memastikan arus transisi berjalan lancar tanpa meninggalkan satu pun pihak.
Pesan bertegangan tinggi ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, dalam sesi Leaders Summit pada Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (06/11/2025).
Hashim menegaskan delegasi Indonesia datang dengan membawa sinyal frekuensi yang sangat jelas: komitmen untuk memperkuat target iklim nasional dan kesiapan untuk bekerja dalam jaringan global demi aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius.
Hashim memaparkan ulang komitmen kunci dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat 2060. Selain itu, Indonesia juga menargetkan lonjakan daya ekonomi hingga 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dan kini dioperasikan secara konsisten.
Target ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan hambatan, melainkan generator pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) terbarunya, Indonesia menetapkan target penurunan beban emisi secara signifikan, yakni sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada tahun 2035.
Upaya dekarbonisasi ini akan didukung penuh oleh peningkatan bauran energi terbarukan ($EBT$) menjadi 23 persen pada tahun 2030, serta eksplorasi sumber daya teknologi baru, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari kerangka transisi menuju energi hijau.
Untuk memperkuat kerangka regulasi, Hashim juga menyoroti penetapan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy dan Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon oleh Presiden Prabowo.
Kedua regulasi ini menjadi landasan infrastruktur penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional yang terstruktur dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca.
Regulasi ini berfungsi sebagai konduktor kebijakan yang mendorong inovasi rendah karbon.Komitmen tersebut dipertegas oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menggarisbawahi arah transformasi daya Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.
Hanif menekankan COP30 adalah momentum vital untuk membuktikan pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang menguntungkan.
Hanif menambahkan prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar polarisasi dalam setiap kebijakan transisi energi, memastikan tidak ada yang tertinggal dari jaringan.
“Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menghidupkan aksi nyata, bukan sekadar janji suram. (**)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post