Manado, Barta1.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun 2026.
Rapat paripurna ini digelar di Ruang Sidang DPRD Sulut, Senin (27/10/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.
“Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian sekaligus penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Kepada yang terhormat Gubernur, Bapak Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, kami persilakan,” ujar Ketua DPRD Fransiskus membuka rapat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay, menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut atas sinergi dan komitmen yang selama ini terjalin.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Sulut atas kerja sama dan komitmen dalam menyusun, membahas, serta mengawasi berbagai kebijakan pemerintah daerah,” tutur Gubernur Yulius.
Menurutnya, seluruh upaya tersebut memiliki satu tujuan mulia: mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Menetapkan Arah Pembangunan 2026
Gubernur Yulius menjelaskan bahwa penyusunan KUA–PPAS setiap tahun memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan penganggaran tahun berikutnya.
“Tahapan ini penting sebagai pedoman komprehensif untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Kita semua diharapkan dapat berperan optimal dalam pembahasan KUA–PPAS APBD 2026 agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa penyusunan KUA–PPAS tahun anggaran 2026 berpijak pada RPJMD 2025–2029, yang menjadi peta jalan menuju Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Adapun tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah:
“Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi.”
Tema ini akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan utama, yakni:
Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, dan pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal.
Selain itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
peningkatan ekonomi serta investasi daerah.
Target Makro Pembangunan Sulut 2026
Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah sasaran dan indikator makro pembangunan daerah tahun 2026, yang menjadi cerminan dari tema dan prioritas RKPD, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,05–7,05%, Inflasi dijaga pada kisaran 3 ±1%, Tingkat pengangguran terbuka ditekan di rentang 5,53–4,86%, Tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 5,82–5,42%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 77,06%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 78,88%.
“Semua target ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk menghadirkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur Yulius. (*)
(Advetorial)
Discussion about this post