Manado, Barta1.com – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/07/2026).
Dalam laporannya, Amir menjelaskan bahwa hasil pembahasan Banggar bersama Pemerintah Provinsi Sulut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD. Laporan tersebut memuat hasil pembahasan, pendalaman, serta berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulut.
“Pada kesempatan ini saya mewakili Banggar DPRD Provinsi Sulut melaporkan hasil pembahasan atas materi yang telah dibahas bersama pemerintah daerah. Laporan ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi anggaran DPRD yang memuat hasil pembahasan, pendalaman, serta berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan pertimbangan dan kebijakan pembangunan daerah demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan Sulut,” ujar Amir di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Ketua TAPD Sulut, Tahlis Galang.
Amir juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Sulut, termasuk pimpinan dan anggota fraksi-fraksi, atas dedikasi, komitmen, serta kontribusi pemikiran yang konstruktif selama proses pembahasan. Menurutnya, hal itu membuat seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung dengan baik, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apresiasi serupa turut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), atas sikap terbuka, kooperatif, dan responsif selama proses pembahasan.
“Apresiasi yang tulus juga kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya TAPD. Di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pemerintah telah menunjukkan komitmen keterbukaan, sikap kooperatif, serta responsivitas dalam menyajikan data, informasi, dan penjelasan yang dibutuhkan selama proses pembahasan,” katanya.
Ia menilai sinergi yang terbangun antara Banggar DPRD dan TAPD menjadi modal penting dalam menghasilkan pembahasan yang objektif, komprehensif, tepat waktu, dan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Amir mengingatkan bahwa setelah penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna pada 23 Juni 2026, DPRD memberikan respons positif dengan melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Meski mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulut dalam pelaksanaan APBD 2025, khususnya terhadap indikator makro pembangunan dan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) yang berhasil mencapai target, Banggar tetap memberikan sejumlah catatan kritis.
“Pada saat yang sama, DPRD juga memberikan catatan terhadap beberapa perangkat daerah yang belum mencapai target agar ke depan dapat melakukan percepatan sehingga target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Hal itu merupakan amanat Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sulut sebagai representasi rakyat Sulut,” tegasnya.
Banggar meminta Pemerintah Provinsi Sulut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap indikator makro pembangunan yang belum memenuhi target RPJMD. Evaluasi tersebut harus disertai analisis penyebab, langkah perbaikan, serta strategi percepatan pencapaian pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperjelas keterkaitan antara visi dan misi, sasaran prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, hingga penganggaran di setiap perangkat daerah agar pelaksanaan APBD menjadi lebih terarah, terukur, dan akuntabel.
Banggar juga meminta agar penyusunan program dan penganggaran lebih difokuskan pada program prioritas pembangunan yang berdampak langsung terhadap pencapaian target RPJMD, dengan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah melalui penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan instansi vertikal.
Dalam aspek pendapatan daerah, Banggar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, penggalian potensi pendapatan baru sesuai ketentuan perundang-undangan, serta penetapan target PAD yang realistis berdasarkan potensi riil daerah.
Tak hanya itu, Banggar juga meminta pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah yang belum produktif melalui skema kerja sama pemanfaatan sesuai regulasi. Evaluasi berkala terhadap tata kelola, kinerja, dan prospek BUMD juga dinilai penting agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.
Banggar turut mendorong percepatan penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit milik pemerintah serta mengevaluasi target retribusi pelayanan kesehatan agar lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan, sistem rujukan nasional, sarana-prasarana, tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi belanja daerah, pemerintah diminta meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja sehingga penyerapan anggaran lebih optimal, program berjalan tepat waktu, sisa anggaran (SiLPA) dapat diminimalkan, keterlambatan pekerjaan dihindari, serta tidak menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga pada akhir tahun anggaran.
Banggar juga berharap proporsi belanja yang berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga diminta memperkuat program penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja melalui program yang terintegrasi, terukur, serta berorientasi pada hasil dengan tetap memprioritaskan pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menyampaikan secara rinci komposisi SiLPA, termasuk kewajiban yang belum diselesaikan, dalam pembahasan APBD Perubahan serta terus melakukan rasionalisasi belanja dan optimalisasi pendapatan demi menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Banggar juga mendukung langkah pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali dan revisi RPJMD 2025–2029 apabila terjadi perubahan kondisi fiskal, asumsi makro, maupun kebijakan nasional yang memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah.
Di sisi lain, Banggar berharap Pemerintah Provinsi Sulut bersama DPRD terus memperjuangkan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penyempurnaan kebijakan transfer ke daerah, termasuk mendorong pemerintah pusat agar meningkatkan porsi dana bagi hasil untuk Provinsi Sulut.
“Seluruh hasil pembahasan, masukan, serta rekomendasi Banggar hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan APBD, baik dalam penyusunan APBD Perubahan maupun kebijakan pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya,” pungkas Amir. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post