Manado, Barta1.com — Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (20/08/2025). Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD, Raski Mokodompit.
Raski membuka pandangannya dengan menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut pasca perubahan anggaran. Menurutnya, hal ini patut menjadi perhatian serius karena PAD merupakan kunci utama pembiayaan pembangunan daerah.
“Fraksi Golkar prihatin karena PAD yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,515 triliun sekian turun menjadi Rp1,512 triliun sekian. Penurunan sebesar Rp2,168 miliar ini tentu berdampak pada postur pembiayaan pembangunan di daerah,” ungkap Raski di hadapan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan seluruh peserta rapat paripurna.
Memasuki musim penghujan, Fraksi Golkar meminta penjelasan konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait langkah antisipatif terhadap potensi bencana seperti longsor dan banjir di tengah efesiensi anggaran.
“Kami ingin tahu apa saja langkah yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan masyarakat, terutama di daerah rawan bencana,” lanjutnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan senjata tajam di Sulut, yang bahkan telah menelan korban jiwa.
“Hal ini harus dihentikan segera. Kami mendorong agar Forkopimda, organisasi keagamaan, serta kepemudaan mendapatkan dukungan anggaran khusus untuk pengamanan dan pembinaan generasi muda, termasuk pembinaan rohani,” ujar Raski.
Golkar menilai peran pers dan media sangat vital dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fraksi ini mendorong agar dalam APBD Perubahan 2025, ada dukungan anggaran khusus bagi media.
“Peran pers atau media sangatlah penting untuk menginformasikan pembangunan dan kinerja, baik Pemerintah Provinsi Sulut serta hubungan kemitraan dengan DPRD. Untuk itu, fraksi Golkar berpandangan perlu adanya dukungan anggaran dalam APBD perubahan tahun anggaran 2025 ini kepada teman – teman media untuk memaksimalkan informasi, agar bisa sampai secara cepat kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Golkar juga menyoroti sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan mayoritas masyarakat Sulut.
“Masyarakat Sulut sebagian besar adalah petani dan nelayan, fraksi Golkar ingin mengetahui apa langkah dari Pemerintah Provinsi Sulut yang tergambar dalam APBD perubahan 2025 ini untuk mensejahterakan masyarakat petani dan nelayan,” tambah Raski.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong percepatan penyegaran dan pengisian jabatan dalam lingkup Pemprov Sulut demi mendukung kinerja pemerintahan YSK-Victori.
Golkar juga mengucapkan selamat kepada siswa asal Kota Tomohon yang mewakili Sulut dalam Paskibraka Nasional. Di sisi lain, mereka mempertanyakan arah strategis Pemprov menyikapi kondisi APBD yang mengalami penurunan.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar meminta klarifikasi tindak lanjut dari program pusat seperti koperasi Merah Putih dan pemberian makanan bergizi gratis.
Terakhir, perhatian juga diberikan untuk alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara, khususnya bagi korban bencana erupsi Gunung Ruang.
Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen menyampaikan apresiasinya.
“Terima kasih atas pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Pak Raski. Jawaban resmi atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan langsung oleh Gubernur secara tertulis,” pungkas Andi Silangen. (*)
Peliput: Mekel Pontolondo
Discussion about this post