Manado, Barta1.com – Seratus (100) hari pemerintahan Gubernur, Yulius Selvanus (YSK), dan Wakil Gubernur Sulut, Johannes Victor Mailangkay (Victory), dikritik tajam oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado. Mereka menilai, alih-alih menunjukkan arah pembangunan yang terukur, pemerintah provinsi justru lebih sibuk membangun citra lewat kunjungan kerja yang dinilai seremonial.
“Kami melihat kecenderungan kerja populis dekat dengan massa, sibuk di lapangan, tapi tidak menyentuh akar masalah. Apa solusi jangka panjang untuk ketimpangan wilayah? bagaimana strategi untuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia ) yang rendah dan akses pendidikan yang timpang ?” tegas Hizkia Rantung, Ketua DPC GMNI Manado kepada Barta1.com, Sabtu (7/06/2025).
Menurut Hizkia, sampai hari ke-100, publik belum mendapatkan kepastian arah pembangunan karena pemerintah belum juga menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padahal dokumen ini adalah mandat hukum dan fondasi dasar bagi arah kebijakan lima tahunan.
“Ketiadaan RPJMD ini berisiko melanggengkan pembangunan yang elitis, terputus dari realitas, dan tidak menjawab kebutuhan mendesak rakyat,” singkatnya.
Kunjungan kerja dan pembagian bantuan, kata Hizkia, bukan jawaban atas struktur ketimpangan yang diwariskan. Ini hanya mempermanis gejala, bukan mengobati penyakit.
Bahkan ia menyoroti belum adanya terobosan kebijakan yang menyentuh sektor-sektor kunci seperti pertanian, kelautan, UMKM lokal, atau redistribusi aset. Kebijakan populis tanpa arah sistemik, hal itu dinilai-nya hanya menjadi panggung retoris bagi kekuasaan.
“Bertemu rakyat itu penting, tapi lebih penting lagi adalah membawa solusi nyata berbasis data dan keberpihakan kelas. Apa hasil konkret dari 100 hari ini selain dokumentasi media sosial?” tambahnya.
Lebih jauh, DPC GMNI Manado, juga mengkritik absennya ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan. Tidak ada forum akuntabel antara pemerintah dan masyarakat sipil, akademisi, petani, nelayan, atau buruh yang diajak berdiskusi tentang masa depan pembangunan Sulut.
‘Sebagai koreksi, GMNI Manado menyerukan tiga langkah konkret, yang pertama segera menyusun dan menerbitkan RPJMD yang inklusif dan terbuka untuk publik, kedua mengalihkan energi dari kerja populis menuju strategi pembangunan struktural jangka panjang, dan ketiga membuka forum partisipatif lintas sektor untuk merumuskan prioritas pembangunan yang berpihak,” terangnya.
Diakhir statemennya, Hizkia menutup dengan menyitir pidato Bung Karno:
“Bangunlah pemerintahan yang berakar pada rakyat, bukan sekadar hadir di tengah rakyat tanpa solusi.”
Bagi GMNI Manado, Sulut tidak cukup dibangun dengan kunjungan dan baliho. Ia harus dibangun dengan keadilan sosial dan kehadiran negara yang nyata di tengah rakyat pekerja. (*)
Penulis: Meikel Pontolondo
Discussion about this post