Manado, Barta1.com — Akademisi Dr Ferry Daud Liando mengamati, pasangan kepala daerah yang baru terpilih rawan konflik di masa-masa awal pemerintahan. Dalam kondisi itu, masyarakat dituntut mampu menentukan pilihan pada pemimpin berkualitas saat Pilkada.
“Biasanya konflik muncul 6 bulan awal pemerintahan pasangan kepala daerah baru, itu bisa terjadi karena mulainya proses tender (lelang proyek) dan penempatan pejabat,” kata dia Senin (27/05/2024).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado menjelaskan hal itu, sebagai pemateri dalam rapat koordinasi bertajuk Peliputan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Kepada Awak Media di Hotel Sentra Minahasa Utara. Puluhan jurnalis desk liputan politik hadir sebagai peserta.
Ferry sebelumnya mengatakan, menghadirkan pemimpin berkualitas saat ini memang penuh tantangan. Salah satu hambatan adalah regulasi yang tidak direvisi. Menurut dia, norma-norma dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 bisa menghambat karena belum memberi arahan yang mudah diterapkan.
Misalnya soal mahar, diatur bahwa calon kepala daerah tak bisa melakukan pemberian pada parpol. Padahal proses transaksional justru terjadi saat masih bakal calon, atau belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU.
Opsi calon perseorangan dalam Pilkada juga dianggap bisa memberi warna berbeda dalam proses berdemokrasi. Namun hari ini, calon perseorang semakin tak mudah mengumpulkan bukti dukungan karena mesti dilengkapi formulir pendukung sebagai syarat.
Kekhawatiran lain adalah minimnya kader potensial yang disiapkan parpol sebagai calon pemimpin, dalam hal ini kepala daerah. Terbukti, banyak parpol menerima pendaftaran figur dari luar. Padahal menyiapkan calon terbaik sebagai pemimpin adalah tugas parpol.
“Siapa yang punya finansial jadi calon, ini semacam proses lelang,” tandas dia.
Karena itu masyarakat menjadi kunci untuk menentukan pemimpin terbaik. Masyarakat kata Ferry, harus diedukasi. Saat regulasi bermasalah, parpol belum menyiapkan kader terbaik maka peran media dalam upaya edukasi itu juga penting.
“Ini supaya Pilkada bisa menghasilkan pemimpin berkualitas, maka untuk jurnalis usul saya bekerjalaha dengan profesional dalam ruang demokrasi, profesi pun jangan mendua hati,” cetus dia.
Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan komisioner Awaluddin Umbola di akhir rakor menyampaikan kolaborasi dengan media dibutuhkan dalam upaya menjaga Pilkada di Sulawesi Utara bersih dan berwibawa.
“Seluruh tahapan Pilkada perlu tersosialisasi dengan luas ke masyarakat, dan ini butuh peran media,” kata Umbola. (*)
Editor:
Ady Putong
Discussion about this post