Manado, Barta1.com – Aspirasi Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut terkait gaji empat bulan tak terbayarkan sampai ke telinga anggota pansus LKPJ Gubernur tahun 2022, Yusra Alhabsy dan Melky Jakhin Pangemanan.
Yusra Alhabsy, anggota legislatif dapil Bolmong Raya ini ketika ditemui Barta1.com di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/04/2023) mengungkapkan tentang gaji THL yang tidak terbayarkan diminta kepada Kadis Dikda Sulut, Grace Punuh untuk secepatnya melakukan kroscek terkait permasalahan yang terjadi.
“Jika permasalahan ini tidak terselesaikan, maka akan memberatkan bagi THL. Terlebih bagi THL yang hari ini mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Untuk itu, saya berharap adanya gerak cepat dari Dinas Dikda Sulut agar tidak memberatkan THL,” ujarnya.
Ia meminta, kepada pihak THL jangan takut melaporkan kepada DPRD Sulut. “Jika ada masalah jangan segan-segan melaporkan ke kami. kami menjamin dan merahasiakan bagi mereka yang melaporkan kepada kami,” kata anggota Fraksi Demokrat ini.
Melky Pangemanan juga angkat bicara terkait gaji THL yang sampai saat ini belum terbayarkan. “Gaji THL guru tidak terbayarkan sampai hari ini, masuk bulan Maret sudah ke-4 bulan. Ini aduan yang selalu masuk setiap harinya kepada kami,” jelasnya.
“Saya bingung dengan mekanismenya seperti apa. Sampai hari ini tidak ada formulasi yang tepat dan terbaik, dalam rangka menyelesaikan persoalan yang sudah klasik ini. Mohon diperhatikan dengan benar permasalahan yang ada ini. Selama ini tidak ada keseriusan dari Dinas terkait. Tolong juga pak Sekprov perhatikan masalah ini. Sudah 4 bulan tidak terima gaji, ada yang sampai menangis,” ungkap anggota legislatif dapil Minut-Bitung ini kepada Punuh dan Sekprov Sulut, Steve Kepel.
Dirinya menyebut, persoalan politiknya tidak teratasi, dan terkesan pemerintah daerah sekedar mengeksploitasi kemampuan dari masyarakat untuk membantu pelayanan publik. “Kami menerima setiap hari aduan yang sama. Kami sangat menyesalkan persoalan ini setiap tahunnya terjadi, dan oleh karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa landasan tepat hari ini adalah soal pelayanan publik. Sejauh mana pencapaian yang dilakukan oleh setiap SKPD. Jika pelayanan publik tidak pernah teratasi, jangan pernah berharap kita bisa menyelesaikan persoalan lainnya,” terangnya.
Grace Punuh menjawab yang dicairkan baru THL di SMK Bolsel dan Sitaro. Untuk SMA, SMK dan SLB Manado sementara berproses. “Permasalahannya berawal dari SK, dimana SK THL tahun ini terjadi perubahan. Sekarang dikeluarkan perorangan per data, jadi terjadi kesalahan karena SK per satu orang harus dicicil satu per satu sebanyak 1990 THL yang ada di 15 kabupaten/kota,” jawab Punuh.
Jadi, menurut Punuh, yang baru dicairkan gajinya adalah, THL di SMK Bolsel dan Sitaro. Sedangkan SMA, SMK dan SLB Manado sementara berproses.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post