Manado, Barta1.com – Di depan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw dan Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, legislator Bolmong Raya James Tuuk sorot Kadis Pendidikan Sulut Grace Punuh.
“Terkait unjuk rasa yang dilakukan anak-anak SMA Negeri 1 Dumoga. Poin yang disampaikan adalah kepala sekolah melakukan penagihan dana komite di atas dana Program Indonesia Pinter (PIP) yang dibagikan negera kepada siswa miskin. Celakanya lagi pemotongan dana PIP yang diambil untuk membayar dana komite dengan cara mengumpulkan semua buku rekening,” ujarnya di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (28/3/2023).
Nah, ketika dana ini turun, sambung Tuuk, dimobilisasi-lah murid-murid ini ke bank, dan setelah keluar dari bank langsung dimintakan. Setelah dimintakan bahkan ada yang hanya menerima Rp 7 ribu hingga Rp 1 juta. “Bahkan ada yang sudah tidak menerimanya,” ungkap Tuuk.
Persoalan ini, kata Tuuk, sudah sampai di meja Kadis Pendidikan Sulut. Di banyak tempat yang dia diskusikan, ini adalah masalah pidana. Setiap orang tua murid menilai ada pembiaran dari Provinsi Sulut, khususnya Dinas Pendidikan Sulut.
“Saya meminta Pak Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Karena masalah ini berimplikasi hukum. Saya juga pastikan Sekprov akan terjerat dengan kejadian ini, karena Sekprov adalah pemimpin ASN yang bisa mengendalikan semuanya,” tuturnya.
Dirinya tidak mau pemerintahan ini, dimana orang lain makan nangka kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut kena getahnya. “Saya kembali mengingatkan kepada Kadis Pendidikan Sulut jangan hanya suka jabatan tetapi anda tidak bisa mengatur kepala-kepala sekolah yang ada. Kalau James Tuuk Kadis Pendidikan pasti melepaskan jabatan karena tidak mampu. Jangan berdiri di atas surat keputusan (SK) Gubenur,” tegasnya.
“2 tahun saya Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut sebutkan apa yang menjadi prestasi dari ibu Grace Punuh ini. Untuk urusan SMA 1 Dumoga saja tidak bisa. Saya sudah melihat banyak yang bermain di dalamnya. Banyak LSM yang sudah masuk. Sudah dari awal saya kasih tahu cepat bereskan kepala sekolah yang tidak bisa membimbing sekolahnya,” cetusnya.
Kedua, kiranya Pak Wakil Gubernur Sulut bisa menyampaikan dan mari sama-sama memperjuangkan ini kepada Presiden Joko Widodo, khususnya di Kementerian Pendidikan agar dana BOS ditarik dan menjadi kewenangan provinsi, dan tidak diberikan kepada kepala-kepala sekolah. “Yang saya temukan di lapangan kebanyakan mudaratnya daripada hal yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen dengan mengucapkan terimakasih atas masukan dari anggota DPRD Sulut James Tuuk.
Sedangkan Kadis Pendidikan Sulut, Grace Punuh diwawancarai Barta1.com menjelaskan bahwa semua masalah ini sudah diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti.
Demikian halnya Sekprov Sulut Stave HA Kepel mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui permasalahan ini. “Saya akan segera memanggil Kadis Pendidikan Sulut Grace Punuh untuk meminta penjelasan terkait masalah ini,” pungkasnya.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post