Manado, Barta1.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota (EK) Manado menggelar aksi unjuk rasa, di Manado, Kamis (25/11/2021).
Para pendemo menyebutkan KPK harus segera mengusut tuntas dugaan korupsi alat PCR yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Koordinator Kemartiman Luhut Binsar Pandjaitan. “Kemudian gratiskan PCR. Berantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) hingga ke akarnya,” ujar korlap demo, Florensius Dopen Botha Tokan.
Ia menyampaikan situasi objektif negara yang dirundung Covid-19 sangat memberikan dampak yang luar biasa dimulti sektor. Masalah pemutusan mata rantai Covid-19 membutuhkan sinergis semua elemen baik pemerintah maupun semua Rakyat yang ada.
Berdasarkan situasi nasional bahwa ada dugaan korupsi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pengadaan PCR menjadi sebuah keharusan untuk direspon oleh semua elemen.
Karena hal tersebut merupakan satu bentuk pengkhiatan terhadap rakyat. Menteri-menteri tersebut harusnya fokus dan serius serta memikirkan cara agar PCR bisa diakses secara gratis. Dugaan korupsi yang dimaksud adalah soal ketimpangan harga, dimana harga dasar PCR hanya Rp, 13.000 tetapi diakses rakyat dengan harga RP.275.000 bahkan lebih.
“Selain persoalan korupsi ini juga bukan sesuatu yang etis fungsi pejabat publik yang harusnya menjadi representasi rakyat guna memikirkan serta menciptakan kesejahteraan rakyat bukan berbisnis dengan rakyat. Apalagi situasi kondisi rakyat yang sedang mengalami kesusahan begitu luar biasa, bahkan sulitnya bertahan hidup,” kata dia.
Temuan lain pada 20 Agustus lalu, Indonesia Coruption Watch (ICW) mengumumkan temuan lembagannya terkait potensi keuntungan dari bisnis PCR. Hitungan ICW dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021 menyebut keuntungan Rp. 10, 4 triliun yang dinikmati oleh penyedia jasa PCR.
Laporan Majalah Tempo edisi I November 2021 semakin menunjukkan titik terang terkait keterlibatan pengambil kebijakan dalam bisnis PCR itu. PT Genomic Solidaritas Indonesia (PT GSI) , salah satu perusahaan penyedia jasa PCR, punya kaitan dengan sejumlah pejabat penting dipemerintahan. Keterlibatan para pejabat pemerintahan tersebut dalam Entitas bisnis yang menjalankan bisnis PCR sudah masuk kategori nepotisme.
Jika pemerintah benar-benar serius mau menyelesaikan penyebaran Covid-19, PCR harus digratiskan agar bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. “Apalagi PCR menjadi sesuatu yang penting serta dianggap lebih mempu mendeteksi secara mendetail dibanding rapid antingen dan lain-lain. Itu sebabnya LMND EK Manado berdemo hari ini,” katanya.
Penulis : Randy Dilo
Discussion about this post