Manado, Barta1.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2020 selesai dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut. Dan telah memperoleh rekomendasi untuk diberikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Semua rekomendasi yang telah tersusun dibacakan Wakil Ketua Pansus, Nick A Lomban pada rapat internal DPRD Sulut, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (11/5/2020).
Anggota DPRD Sulut dapil Nusa Utara, Winsulangi Salindeho melakukan interupsi kepada Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen yang memimpin jalannya rapat internal tersebut. “Dari hasil rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020, terkesan Sulut hanya bagian daratan, untuk daerah kepulauan tidak ada rekomendasinya dari pihak pansus,” tanya Salindeho sembari mempertanyakan masalah rekomendasi kepada Ketua Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020, Rocky Wowor.
“Saya tidak masuk pansus. Tapi, ini rekomendasi pansus terkesan hanya bagian daratan saja. Untuk Nusa Utara bukan hanya bicara Sitaro, tapi ada Sangihe dan Talaud,” jelasnya.
Adapun yang perlu disampaikan bagi pansus sebagai masukan. “Pertama di bidang pendidikan, kementrian pendidikan mencanangkan merdeka belajar dengan adanya digitalisasi, maka masalah yang dihadapi di bidang pendidikan yang ada di kepulauan Nusa Utara adalah ketika tidak ada strom, tidak ada siknal sehingga dengan demikian merdeka belajar ini harus dikeroyok bersama, bukan hanya dimonopoli oleh bidang pendidikan, tetapi juga oleh PLN, telekomunikasi dan sebagainya,” tuturnya.
Adapun masalah lain di bidang pendidikan yang ada di daerah kepulauan diantaranya, tunjangan bagi guru-guru yang sangat kurang, dan juga bentuk transportasi sangat sulit bagi guru-guru ke ibukota kecamatan maupun kabupaten kota sehingga demikian harus ada sinkronisasi yang baik antara kementrian desa dan kementrian pendidikan dalam menentukan mana daerah yang belum mendapatkan tunjangan khusus dari daerah. Adapun, permintaan dari masyarakat Sangihe khususnya di kecamatan kendahe, dimana SMK swasta untuk dijadikan sekolah Negeri, itu sudah lama dimintakan, tapi sampai saat ini belum ada perhatian dari Dinas Pendidikan Sulut.
Kedua, tentang pekerjaan umum, tadi dilaporkan sepertinya tidak ada masalahnya, seakan jalan provinsi sudah beres, nyatanya di Sangihe dan Talaud jalan provinsi banyak yang tidak terselesaikan, sehingga diharapkan di tahun ini ada anggaran yang bisa ditambah baik itu dari APBD atau PEN.
Kemudian untuk Bank SulutGo yang diminta semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sangihe, bolehkan Bank SulutGo menempatkan mesin ATM di kecamatan-kecamatan karena guru-guru ataupun kepala desa dalam mencairkan dana desa atau mencairkan gaji harus ke ibukota kabupaten terlebih dahulu, karena di kecamatan-kecamatan tidak ada mesin ATM.
Masalah juga yang dihadapi Kabupaten Sangihe dan Talaud terkait abrasi pantai, hampir semua desa yang ada dipinggiran pantai mengalami abrasi pantai. “Sehingga bagi saya, perhatian pemerintah Provinsi lewat APBD ataupun memperjuangkan ke pemerintah pusat agar ada penanganan abrasi, dengan cara apapun harus mendapatkan perhatian khusus,” ucapnya.
“Kami pun meminta program puskesmas di Nusa Utara untuk bisa diperhatikan agar bisa menampung masyarakat menginap dengan fasilitas yang memadai, pemerintah provinsi harus mengingatkan pemerintah Kabupaten untuk memperhatikan masalah fasilitas kesehatan ini,” ujarnya.
Yang terakhir, sekiranya Pemprov Sulut bisa menyediakan penyediaan Bulog di Pulau-pulau terpencil yang ada di Nusa Utara, agar ketika cuaca buruk, masyarakat yang tinggal di pulau terpencil ada penyediaan untuk kebutuhan makanannya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post