Manado, Barta1.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) belum lama ini menggelar rapat paripurna internal dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulut, Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (11/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah poin tambahan yang dimasukkan ke dalam aturan tata tertib DPRD Sulut. Salah satunya adalah poin kedelapan, yang mengatur penambahan ayat mengenai tugas, fungsi, serta kompensasi bagi kelompok tim ahli.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulut, Royke Roring, menjelaskan bahwa poin kedelapan tersebut memuat penambahan ayat yang mengatur secara lebih jelas tugas dan tanggung jawab kelompok tim ahli.
Ketentuan itu mencakup pemberian kajian, telaah, analisis, serta dukungan keahlian dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD.
“Selain itu, proses pembayaran kompensasi berdasarkan kehadiran dan kebutuhan kegiatan DPRD. Besaran kompensasi sebesar gaji gubernur, serta jumlah kelompok pakar paling sedikit satu orang dan paling banyak tiga orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD,” ungkap Royke.
Ia menambahkan, penambahan ketentuan tersebut bertujuan memperkuat dukungan keahlian sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post