Manado, Barta1.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Royke Roring (RoR), membacakan sejumlah poin tambahan dalam rancangan peraturan tersebut. Pembacaan itu berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (11/11/2026).
Sejumlah poin dalam Ranperda tersebut telah ditambahkan maupun disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan, telaah, dan kajian yang dilakukan oleh Pansus.
Dalam pemaparannya, RoR menjelaskan salah satu poin tambahan, yakni poin ketujuh, yang mengatur penambahan pasal mengenai kewenangan pimpinan komisi di DPRD Provinsi Sulut.
“Ketujuh, penambahan kewenangan dalam hal ketua komisi berhalangan atau tidak dapat menindaklanjuti surat masuk. Kewenangan dapat diberikan kepada wakil ketua komisi, sekretaris komisi, atau anggota komisi lainnya guna menindaklanjuti surat aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh pimpinan DPRD, ketika ketua komisi tidak menindaklanjuti,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Sulut.
Lebih lanjut, RoR menjelaskan bahwa penambahan ketentuan tersebut bertujuan memastikan setiap aspirasi masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, meskipun ketua komisi berhalangan atau tidak aktif menjalankan tugasnya.
“Penambahan ini menjamin agar aspirasi masyarakat tetap mendapat perhatian dan tindak lanjut tanpa terhambat ketidakaktifan ketua komisi,” ujarnya.
Rapat paripurna internal tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post