Tomohon, Barta1.com– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut) bersama pemuda gereja, pegiat lingkungan, mahasiswa, dan orang muda Sulut menggelar perayaan Hari Keadilan Ekologis 2026 di kawasan Hutan Lindung Mahawu, Kota Tomohon, Minggu (20/9/2026).
Mengusung tema “Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi”, kegiatan tersebut diisi dengan diskusi orang muda mengenai keadilan ekologis dan berbagai persoalan lingkungan di Sulut, penanaman pohon di kawasan hutan lindung, serta pembagian benih pohon kepada masyarakat. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Andre Runtuwalian.
Perayaan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan Hari Keadilan Ekologis kepada masyarakat luas sekaligus menegaskan pentingnya keadilan ekologis bagi keberlangsungan kehidupan dan masa depan bersama.
Direktur WALHI Sulut, Riedel Pitoy, mengatakan keadilan ekologis bukan sekadar wacana, melainkan menyangkut hak setiap warga untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan lestari.
“Keadilan ekologis bukan sekadar wacana, tetapi hak setiap warga untuk hidup di lingkungan yang sehat dan lestari. Melalui perayaan Hari Keadilan Ekologis 2026 ini, WALHI Sulut ingin membumikan semangat tersebut dengan menggandeng orang muda, karena merekalah yang akan mewarisi dan menentukan masa depan ruang hidup kita,” ungkap Riedel.
Setahun Deklarasi Sumba.
Riedel menjelaskan, setahun lalu, dari Pulau Sumba, dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV WALHI, dideklarasikan Deklarasi Sumba tentang Keadilan Ekologis di hadapan masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, anak muda, akademisi, seniman, jurnalis, serta para penyintas bencana ekologis.
Menurutnya, deklarasi tersebut menetapkan 20 September sebagai Hari Keadilan Ekologis Nasional.
“Deklarasi tersebut menetapkan 20 September sebagai Hari Keadilan Ekologis Nasional. Hari itu lahir bukan sebagai seremoni, melainkan sebagai penanda bahwa arah pembangunan negeri ini harus dibalik dan bahwa keadilan bagi bumi tidak bisa lagi ditunda,” ujarnya.
Setahun kemudian, kata Riedel, perayaan Hari Keadilan Ekologis menjadi ruang untuk kembali merefleksikan komitmen tersebut.
“Setahun kemudian, perayaan ini menjadi ruang untuk menagih janji itu pada diri sendiri: sudah sejauh mana jalan ditempuh, dan berapa banyak tapak yang telah ditinggalkan di tanah-tanah yang diperjuangkan,” katanya.
Ruang Hidup Sulut yang Kian Terancam
Riedel menyebut, di berbagai wilayah Sulut, masyarakat terus berupaya menjaga hutan, laut, sungai, dan tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Warga Manado Utara, Likupang, hingga Sangihe terus berjuang karena menyadari bahwa masa depan mereka sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup saat ini.
Di tengah situasi tersebut, revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut yang dinilai berjalan tanpa partisipasi bermakna masyarakat dikhawatirkan semakin mengancam ruang hidup warga.
“Alih-alih menjadi instrumen pemulihan ekologis, revisi RTRW berpotensi memperluas ruang bagi eksploitasi sumber daya alam. Selama ini, tata ruang kerap lebih berpihak pada kepentingan investasi dibanding perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat,” kata Riedel.
Sementara itu, Samsul Manumpil, salah satu kelompok pemuda yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyoroti ancaman terhadap kawasan laut di Manado Utara.
Ia menyampaikan, sekitar 90 hektare laut di wilayah tersebut terancam ditimbun melalui proyek reklamasi yang mengatasnamakan investasi.
“Proyek ini mengancam ruang hidup warga, menghilangkan akses nelayan terhadap laut, serta membahayakan ekosistem penting seperti terumbu karang. Laut yang selama ini menjadi rumah bagi manusia dan alam kini berada di ujung tanduk,” tuturnya.
Menurut Samsul, dampak penyempitan ruang hidup juga telah dirasakan masyarakat di Paputungan. Warga disebut kehilangan akses terhadap tanah, kebun, dan laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan, sementara hutan mangrove sebagai ekosistem penyangga turut mengalami kerusakan akibat pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Di Pulau Sangihe, lanjutnya, sekitar 42.000 hektare disebut dipertaruhkan untuk kepentingan industri ekstraktif pertambangan emas. Pertambangan ilegal juga masih berlangsung tanpa penegakan hukum yang dinilai tegas, meski masyarakat telah melakukan berbagai upaya penolakan.
“Padahal Sangihe adalah pulau kecil yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperuntukkan bagi pertambangan,” terangnya.
Ia menambahkan, Pulau Sangihe merupakan ruang hidup masyarakat sekaligus rumah bagi burung endemik, sungai, mata air, kawasan lindung, dan wilayah pesisir.
Dampak pencemaran, kata dia, mulai terlihat, mulai dari kerusakan terumbu karang akibat sedimentasi pesisir, pencemaran air, hingga temuan kontaminasi logam berat pada ikan layang di perairan Sangihe.
“Alam tidak pernah berbohong,” tegasnya.
Samsul menilai orang muda memiliki energi, kreativitas, dan keberanian untuk menyuarakan persoalan lingkungan.
“Lewat diskusi-diskusi yang kami gelar, kami ingin membangun pemahaman bersama bahwa krisis ekologis di Sulut, dari pesisir hingga hutan, adalah persoalan yang dekat dengan keseharian kita dan harus dihadapi bersama,” ujarnya.
Krisis Ekologis adalah Krisis Keadilan.
Dalam pembahasan, Riedel kembali menyoroti krisis ekologis yang dihadapi dunia dan Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai masalah pengelolaan sumber daya alam, melainkan juga sebagai persoalan keadilan.
Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan hutan, pencemaran, kekeringan, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang memperlakukan alam terutama sebagai sumber daya ekonomi.
“Keuntungan dari eksploitasi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara beban kerusakannya ditanggung luas oleh masyarakat, terutama mereka yang hidup paling dekat dan paling bergantung pada alam,” ucapnya.
Menurut Riedel, keadilan ekologis menawarkan perspektif yang lebih luas. Keadilan tidak hanya berbicara mengenai relasi yang adil antar manusia, tetapi juga mengakui bahwa alam, hutan, sungai, laut, tanah, satwa, dan keanekaragaman hayati memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri.
Alam bukan sekadar objek kepemilikan atau komoditas, melainkan bagian dari komunitas kehidupan yang berhak untuk hidup, berkembang, dan beregenerasi.
“Perspektif ini sekaligus menantang paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas dengan mengorbankan daya dukung dan daya pulih ekosistem,” tambahnya.
Menanam Harapan di Mahawu
Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut melibatkan Pemuda Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Tomohon, pegiat lingkungan Sulut, Yourings Sulut, mahasiswa, Kelompok Tani Hutan Maasering, serta orang muda dari berbagai komunitas.
Setelah mengikuti diskusi, para peserta bersama-sama menanam pohon aren dan pohon buah-buahan di kawasan Hutan Lindung Mahawu. Mereka juga membagikan benih pohon kepada masyarakat.
Riedel mengatakan, penanaman pohon tersebut bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi menjadi bentuk nyata komitmen dalam menjaga lingkungan.
“Penanaman pohon hari ini adalah simbol komitmen. Kami menanam bukan hanya pohon, tetapi juga harapan dan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari memperjuangkan keadilan, baik bagi manusia maupun bagi seluruh makhluk hidup,” kata Riedel.
Dari Perayaan Menuju Pelembagaan
Perayaan satu tahun Hari Keadilan Ekologis ini memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memperkenalkan Hari Keadilan Ekologis Nasional kepada publik.
Riedel mengatakan, selama setahun terakhir, gaung Hari Keadilan Ekologis masih lebih banyak terdengar di kalangan gerakan lingkungan dan masyarakat sipil. Karena itu, menurutnya, momentum tersebut perlu diperluas agar keadilan ekologis menjadi bahasa bersama yang dikenal oleh pembuat kebijakan, media, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan terutama generasi muda.
“Kini saatnya keadilan ekologis menjadi bahasa bersama yang dikenal oleh pembuat kebijakan, media, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan terutama generasi muda yang akan mewarisi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil hari ini.”
Ia berharap Hari Keadilan Ekologis dapat menjadi momentum penting yang dirayakan secara luas, bukan hanya oleh organisasi lingkungan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Kami ingin Hari Keadilan Ekologis menjadi momentum penting yang dirayakan secara luas, bukan hanya oleh organisasi lingkungan, tetapi oleh seluruh masyarakat. Semakin banyak yang terlibat, semakin kuat pula desakan agar kebijakan pembangunan berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post