Manado, Barta1.com – Kondisi Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius anggota DPRD Sulut, Amir Liputo. Hal tersebut disampaikannya saat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Kamis (13/08/2026).
Amir meminta agar anggaran untuk perbaikan gedung, jika memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dapat kembali ditambah.
“Kalau masih bisa dan tidak melanggar ketentuan, bisakah ditambahkan satu miliar untuk gedung secara keseluruhan, sehingga di dewan kembali menjadi Rp9,2 miliar. Ini kita percakapan bersama,” ungkap Amir.
Ia mengatakan, jika penambahan anggaran tersebut memungkinkan untuk direalisasikan, tentu patut disyukuri. Namun, jika belum dapat dilakukan, Amir meminta agar ada kejelasan mengenai besaran anggaran yang dapat dialokasikan pada APBD Perubahan maupun APBD induk.
“Kalau bisa, kita bersyukur. Kalau pun tidak bisa, kiranya di perubahan berapa dan APBD induk berapa?” ujarnya.
Amir juga menggambarkan kondisi yang dirasakan para anggota dewan selama berada di Ruang Paripurna. Menurutnya, sebagai salah satu anggota yang paling lama berada di gedung tersebut, ia cukup memahami kondisi yang terjadi, terlebih karena lokasi rumah dan daerah pemilihannya berada tidak jauh dari gedung DPRD.
“Kalau mau lihat keadaan ini, saya orang yang duduk paling lama di sini, serta pulang paling terakhir karena dapil dan rumah saya dekat. Ini kalau angin sudah sangat menakutkan,” tuturnya.
Selain persoalan kondisi gedung, Amir turut menyoroti fasilitas televisi yang sebelumnya dapat digunakan para anggota dewan untuk memperoleh informasi selama berada di ruang sidang. Namun, fasilitas tersebut kini tidak lagi tersedia.
“Dulu kami duduk di sini sampai sore, bisa buka TV sambil melihat informasi. Sekarang, sudah setahun lebih kami seperti buta huruf di dalam ruangan,” jelasnya.
Karena itu, Amir meminta agar perhatian terhadap kondisi gedung tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan, usulan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan anggota DPRD, melainkan demi kelayakan dan keamanan gedung, terutama kondisi atap yang membutuhkan perhatian.
“Secara terhormat, kalau masih bisa, jangan berpikir anggaran dewan ini untuk kepentingan anggota. Kami lebih berharap pada perbaikan gedung, terutama atap yang ada,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Sulut, Tahlis Galang, menjelaskan bahwa berdasarkan data SIPD, belanja operasional masih tergolong tinggi.
“Belanja operasional yang dimaksud kembali kepada SKPD, bukan dalam bentuk kegiatan, tetapi rehabilitasi, makan dan minum, serta perjalanan dinas. Ini kemudian dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Menurut Tahlis, apabila kebutuhan tersebut harus diakomodasi sesuai regulasi, maka diperlukan adanya intervensi anggaran. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan kebutuhan yang dinilai paling mendesak.
“Sehingga saat Pak Sekwan menyampaikan, memang betul-betul ini angka-angkanya. Tapi hasil pertimbangan Sekwan secara internal, kebutuhan mendesak ini dahulu yang dianggarkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, usulan yang disampaikan Amir beserta anggota lainnya masih memiliki peluang untuk diakomodasi karena saat ini anggaran tersebut masih berada pada tahap pagu indikatif.
“Apa yang Pak Amir, Ketua dan Ibu Vonny sampaikan tadi, kami mengerti. Ini kan masih pagu indikatif, masih ada ruang kita masuk di situ. Kemudian besarannya bisa dilihat ke situ,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. Ia berharap berbagai kebutuhan yang menjadi perhatian DPRD dapat dipenuhi secara bertahap ke depannya, terutama yang berkaitan dengan kondisi dan kelayakan gedung. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post