Manado, Barta1.com — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diingatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Toni Supit, terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hal tersebut disampaikan Toni dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (10/08/2026).
Toni mengingatkan agar persiapan pembahasan APBD, khususnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dapat dilakukan secara matang.
“Kepada tim TAPD Provinsi Sulut, saya mau mengingatkan saja tentang APBD. KUA dan PPAS hari ini akan direncanakan untuk disepakati. Kelihatannya sudah direncanakan dari beberapa hari yang lalu. Cuma persiapannya saja belum matang, karena bukunya (dokumen) belum diterima,” ungkapnya.
Menurut dia, belum diterimanya dokumen tersebut oleh anggota Banggar membuat sejumlah kegiatan masih bersifat gelondongan dan belum dapat dibahas secara rinci.
“Kita sedang menunggu-nunggu juga pada tanggal 14 Agustus nanti, terkait pidato tentang keuangan oleh Presiden. Tentunya kita belum mendapatkan jumlah yang sah di dalam KUA dan PPAS untuk APBD 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setelah pelaksanaan reses, anggota DPRD Sulut telah menghimpun berbagai usulan dan aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Aspirasi tersebut, kata dia, nantinya diharapkan dapat dimasukkan dalam program kegiatan tahun 2027.
“Teman-teman dan anggota DPRD juga, setelah selesai reses, kami semua mengambil usulan-usulan masyarakat dari setiap Dapil. Ini juga akan dimasukkan pada kegiatan pada tahun 2027. Sehingga, Bapak Asisten yang memimpin rapat kali ini, bisakah kami mendapatkan bukunya? Karena yang dapat hanya Ibu Vonny. Mengingat kami ingin membahas itu, hanya saja belum mendapatkan rinciannya KUA-PPAS,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, ia berharap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD dapat terakomodasi dalam pembahasan anggaran.
“Kiranya apa yang diingatkan berkaitan dengan aspirasi-aspirasi di tahun 2026 bisa terakomodir,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menjelaskan terkait mekanisme pengakomodasian program untuk tahun 2027.
Menurut Fransiskus, program untuk tahun 2027 pada dasarnya sudah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karena itu, aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari pelaksanaan reses saat ini dapat diakomodasi dalam perencanaan tahun 2028.
“Untuk program di tahun 2027 saya kira sudah close, karena waktu itu RKPD sudah tertera semuanya di situ. Sehingga untuk reses saat ini bisa diakomodir di tahun 2028, karena itu mekanisme. Dan itulah yang disampaikan-sampaikan oleh teman-teman dari KPK, untuk program itu harus terencana,” tutur Fransiskus.
Ia mengaku memahami kondisi dan berbagai aspirasi yang diperoleh anggota DPRD setelah melaksanakan reses. Namun, menurutnya, aspirasi tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
“Diakomodir di tahun 2028 di awal bulan Maret, jadi itu akan masuk semua,” jelasnya.
Fransiskus juga menambahkan bahwa koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus dilakukan dalam rangka pembahasan program dan perencanaan pembangunan.
“Ketua Bappeda sering mengundang kami. Dan untuk buku yang disampaikan oleh Bapak Tony, mohon ditindaklanjuti ke kami,” ucapnya.
Mendengar hal tersebut, pihak TAPD Provinsi Sulut yang dipimpin Asisten III, Fransiscus Manumpil, melalui Kepala Bappeda, Elvira Mercy Katuuk, turut menjelaskan bahwa hasil reses tahun 2026 akan diakomodir dalam perencanaan berikutnya.
“Reses dalam setahun kan ada tiga kali. Reses pertama masuk dalam perubahan RKPD, sedangkan reses kedua masuk dalam perencanaan RKPD berikutnya. Untuk reses tahun 2026, hasilnya akan masuk dalam penyusunan RKPD 2028 yang dilaksanakan sejak Januari hingga Juni 2027,” pungkas Elvira. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post