Siau, Barta1.com – Gugus tugas yang dibentuk Pemkab Sitaro untuk mengantisipasi kemarau berkepanjangan langsung gerak cepat (gercep). Sejak pekan lalu sejumlah SKPD dan lembaga lainnya bahu-membahu menyuplai kebutuhan air bersih ke kampung-kampung di Pulau Siau. “Begitu informasi atau surat permintaan dari pemerintah kampung masuk ke Posko penanggulangan kemarau kita langsung turun melakukan suplai air bersih dan ini sudah sejak pekan lalu,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sitaro Frans Lintjewas kepada media Selasa (4/8/2026).
Sejauh ini menurut Frans tidak ada kendala yang berarti dalam proses distribusi air bersih tersebut. Hanya memang mobilitas tim cukup bergantung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan armada Damkar dari Satuan Pol PP yang dipimpin Kasat Ridson Kadisi, serta armada lainnya milik BPBD, Dinas PU dan PDAM. “Tapi saya tidak bisa bilang ini sebuah kendala besar, tugas utama kami adalah memastikan jangan sampai masyarakat kekurangan suplai air,” cetus Frans.
Mulai pekan lalu, armada pengangkut menyisir nyaris seluruh kampung di 6 kecamatan. Di Siau Timur, Dinas PU dan PDAM memastikan telah membawa kebutuhan air bersih untuk warga Kampung Nameng, Bukide, Kanang hingga Dame. Kemudian di Siau Tengah suplai dilakukan untuk masyarakat Kampung Salili, Beong hingga Kanawong.
Selanjutnya mobil Damkar dan armada BPBD juga melakukan tugas pendistribusian ke Kampung Mini, Hiung, Kinali, Kawahang, Kiawang, Tanaki hingga Batusenggo di Siau Barat dan Siau Barat Selatan. Langkah gesit satgas lintas pihak yang juga melibatkan pemerintah kecamatan hingga perusahaan daerah seperti PD Pelayaran itu akan terus berlanjut selama pekan berjalan. Tetapi Frans Lintjewas mengingatkan hanya akan melayani permintaan suplai yang diajukan pemerintah kampung saja. “Saat ini kami belum bisa melayani yang permintaan pribadi. Jadi kita utamakan dulu kepentingan banyak orang ya,” tegas dia.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Selusurnews, analisis kemarau dari Badan Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) serta pemantauan dari lembaga iklim global seperti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan Bureau of Meteorology (BoM) Australia memberikan gambaran yang jelas mengenai anomali iklim yang memicu kemarau panjang di wilayah Sulawesi Utara dan gugusan Nusa Utara.
Dari parameter meteorologis, kekeringan ekstrem ini hasil interaksi kompleks beberapa dinamika atmosfer dan lautan skala makro. Salah satu faktor pemicunya adalah dinamika ENSO atau El Niño-Southern Oscillation.
Lembaga iklim global dan BMKG umumnya mengaitkan kemarau berkepanjangan di kawasan Indonesia timur dengan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator. Ketika indeks ENSO menunjukkan fase hangat (El Niño), massa udara basah yang seharusnya berada di atas Kepulauan Indonesia tertarik ke arah Pasifik Tengah dan Timur. Kondisi begini secara drastis mengurangi pembentukan awan konvektif pembawa hujan di atas langit Sulawesi Utara.
Kemudian data pemantauan iklim sering kali menunjukkan adanya anomali negatif atau pendinginan pada suhu muka laut di sekitar perairan Sulawesi, Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Suhu laut yang lebih dingin dari ambang batas normal ini menekan laju evaporasi. Akibatnya, suplai uap air untuk membentuk awan hujan di daratan utama dan pulau-pulau terluar menjadi sangat minim.
BMKG secara rutin memantau pergerakan Angin Monsun Timur yang berasal dari Benua Australia yang bersifat kering. Ketika monsun ini menguat dan durasinya memanjang, wilayah Sulawesi Utara yang berada di jalur lintasan massa udara kering ini akan mengalami defisit curah hujan yang signifikan, memperpanjang deret Hari Tanpa Hujan atau HTH.
Sebagai instrumen kewaspadaan, lewat rilis Dasarian III Juli hingga awal Agustus 2026, BMKG mengeluarkan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis (PDKM) untuk wilayah Sulawesi Utara. Diketahui sebagian besar wilayah daratan utama berada pada kategori HTH sangat panjang atau berkisar antara 31–60 hari hingga ekstrem (>60 hari) tanpa hujan berturut-turut.
Kemudian data lapangan dan respons dari BPBD Sitaro pada akhir Juli 2026 mengonfirmasi krisis air bersih di Pulau Siau telah berlangsung nyaris tiga bulan. Berdasarkan indikator BMKG, ini menempatkan Kabupaten Sitaro secara solid ke dalam Kategori HTH Ekstrem atau lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa curah hujan bermakna. “Kita terus meningkatkan kewaspadaan karena kemarau panjang ini bisa mengancam cadangan air bersih dan gagal panen pada produksi holtikultura daerah hingga kebakaran hutan dan lahan,” kata Frans.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas telah mengeluarkan imbauan resmi yang meminta seluruh elemen masyarakat Sitaro untuk segera meningkatkan kewaspadaan dan mengubah pola konsumsi air sehari-hari. “Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sitaro untuk bersama-sama mengantisipasi dampak musim kemarau dengan melakukan penghematan penggunaan air bersih dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Heronimus Makainas. (**)
Peliput: Agustinus Hari
Discussion about this post