Manado, Barta1.com – Politisi senior Royke Roring melontarkan pertanyaan terkait pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di hadapan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Galang, dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (28/07/2026).
“Dalam lima tahun terakhir, ternyata SILPA kita selalu minimal Rp50 miliar, bahkan bisa mencapai Rp60 miliar. Pertanyaan kami, jika sudah diyakini akan ada SILPA yang cukup besar, mengapa kita menetapkan defisit di bawah satu persen?” tanya Royke.
Menanggapi hal tersebut, Tahlis menjelaskan bahwa SILPA memang menjadi salah satu cadangan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, tidak seluruh SILPA dapat digunakan secara bebas.
“Cadangan terakhir kami memang ada pada SILPA. Namun yang perlu dipahami, SILPA terdiri atas SILPA murni dan SILPA yang sudah terikat,” jelas Tahlis.
Ia mengungkapkan, dari total SILPA yang selama ini diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar, ternyata SILPA murni hanya berkisar antara Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
“Karena itu, kami mengacu pada angka tersebut. Sementara sisanya merupakan SILPA Dana Alokasi Khusus (DAK) dan SILPA untuk pembayaran PPG Guru,” ujarnya.
Terkait pertanyaan mengapa defisit hanya ditetapkan di bawah satu persen, Tahlis menegaskan bahwa secara regulasi angka tersebut masih dapat dinaikkan.
“Secara aturan, defisit sebenarnya bisa saja dinaikkan hingga maksimal 2,5 persen,” katanya.
Meski demikian, menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan utama, terutama karena dana transfer dari pemerintah pusat terus mengalami penurunan.
“Sebagian besar SILPA selama ini berasal dari kegiatan fisik, seperti sisa hasil tender di akhir tahun, pekerjaan yang belum selesai 100 persen sehingga pembayarannya baru sekitar 80 persen, maupun efisiensi belanja perjalanan dinas. Itu yang kami catat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan fisik pada tahun ini relatif sangat sedikit. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa lagi terlalu berharap pada besarnya SILPA di akhir tahun.
“Di satu sisi kami berharap seluruh pekerjaan fisik maupun realisasi keuangan dapat mencapai 100 persen. Justru itu yang menjadi kekhawatiran kami,” ujarnya.
Tahlis menegaskan, meskipun secara regulasi ruang tersebut tersedia, pemerintah tetap menjadikan SILPA sebagai pilihan terakhir dalam menjaga keseimbangan anggaran.
“Secara regulasi memang benar. Namun, SILPA tetap menjadi sandaran terakhir kami,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post