Sitaro, Barta1.com — DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sitaro meminta seluruh kader untuk tidak terlibat dalam aksi damai Senin 11 Mei 2026. Seruan aksi tersebut beredar di media sosial pada akhir pekan ini, sebagai bentuk keprihatinan terhadap Bupati CIK yang dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut dalam dugaan penyelewengan dana bantuan bencana Gunung Ruang.
“Agar tidak ambil bagian dalam aksi damai seperti yang diserukan lewat media sosial, terkait dukungan pada bupati yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,” tegas Sekretaris DPD II Golkar Sitaro, Woldewin Sasue, Minggu (10/05/2026).
Himbauan itu berlaku tegak lurus, mulai dari pengurus tingkat kabupaten, kecamatan bahkan kader dan simpatisan.
“Kalau ada pihak yang tidak mengindahkan ini artinya itu adalah tanggung jawab pribadi dan bukan sekali lagi bukan sikap resmi Partai Golkar,” jelas Sasue.
Dirinya meminta kepada jajaran pengurus, kader dan simpatisan untuk menunjukkan sikap dewasa dalam berpolitik. Apalagi saat ini kasus dugaan penyelewengan dana bantuan bencana Gunung Ruang masih berproses di Kejati Sulut.
“Kedewasaan politik kita adalah dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,” ujar dia.
Sebelumnya Partai Golkar Sitaro juga bereaksi keras menanggapi surat terbuka CIK yang ditujukan pada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Komisi III DPR RI serta Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam surat itu, Chyntia menyampaikan respons dan pembelaan diri terkait statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan bencana erupsi Gunung Ruang, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp22,7 miliar.
Namun menurut Woldewin Sasue, upaya CIK yang meminta perhatian Partai Golkar terkesan oportunistik. Pasalnya, selama satu tahun menjabat, CIK tidak pernah menunjukkan perhatian maupun komunikasi yang baik terhadap struktur dan kader Partai Golkar di Sitaro.
“Selama ini, kami tidak pernah dilibatkan. Pengurus dan kader Golkar di daerah seolah tidak dianggap. Bahkan dalam pengambilan kebijakan strategis, tidak ada ruang bagi partai untuk memberi masukan,” ujar dia pekan lalu.
Sasue menyoroti sikap CIK yang disebut tidak mengindahkan Ketua DPD II Partai Golkar Sitaro, Alfrets Ronald Takarendehang. Menurutnya, berbagai saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh pimpinan partai di tingkat kabupaten kerap diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan.
“Ketua DPD II pun tidak pernah didengar. Lalu sekarang, ketika tersandung kasus hukum, baru mengingat Partai Golkar sebagai pihak yang mengusungnya. Ini yang kami sesalkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sasue juga mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa lingkaran terdekat bupati justru tidak lagi sejalan dengan Partai Golkar. Ia menyebut, keluarga inti dari bupati telah terafiliasi dengan partai lain, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait loyalitas politik yang selama ini dibangun.
“Fakta di lapangan menunjukkan, keluarga inti justru berafiliasi dengan partai lain. Ini semakin memperjelas bahwa komitmen terhadap Golkar sudah lama ditinggalkan,” kata dia. (**)
Editor: Ady Putong
Discussion about this post