Manado, Barta1.com — Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang bertepatan dengan hari wafat pahlawan Walanda Maramis, Aliansi Perempuan Indonesia (API) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi dan diskusi publik di Daseng Karangria, Tuminting, Kota Manado, Rabu (22/04/2026).
Diskusi publik tersebut mengusung tema “Perempuan dan Bumi: Lingkungan Lestari, Perempuan Aman dan Berdaya.”
Momentum ini juga beririsan dengan semangat peringatan Hari Kartini, sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia. Nadine Sulu, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut, menegaskan bahwa peringatan ini menjadi ruang bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensinya.
Ia menilai kehadiran API Sulut dan berbagai gerakan perempuan di pesisir Karangria menjadi pertanda harapan bagi keberlanjutan Sulut dan Indonesia.
“Ketika perempuan bergerak, itu tanda kehidupan. Namun ketika perempuan memilih diam, saya ragu kita bisa berharap panjang umur dalam berbangsa dan bernegara,” ungkap Nadine.
Ia juga menyoroti keterkaitan antara perempuan dan bumi. Dalam berbagai referensi, perempuan kerap disandingkan dengan bumi sebagai sumber kehidupan. Secara etimologis, kata “perempuan” mengandung makna sosok yang dihormati, bijaksana, dan memiliki otoritas, berbeda dengan “wanita” yang dalam bahasa Sanskerta berarti yang dicintai atau diingini.
Pertanyaannya, kemudian, apakah perempuan hari ini masih benar-benar dihormati, dianggap bijaksana, dan memiliki otoritas?.
Nadine turut mengaitkan hal tersebut dengan kondisi lingkungan di Sulut yang dikenal sebagai “Bumi Nyiur Melambai”. Ia mempertanyakan apakah nyiur masih benar-benar melambai, atau justru mulai hilang di tengah perubahan zaman.
Sulut, menurutnya, dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu simbol kejayaan itu tercermin dalam kain-kain tenun yang digunakan perempuan.
Di berbagai daerah Nusantara, seperti Nusa Tenggara Timur, Minahasa, dan Nusa Utara, tenun bukan sekadar estetika, melainkan menyimpan kisah kehidupan, dan nilai budaya.
Keanekaragaman ini, katanya, sebagian besar dihasilkan oleh tangan-tangan perempuan adat. Pengetahuan leluhur tentang pengelolaan tanah, air, laut, dan tumbuhan diwariskan dari generasi ke generasi melalui perempuan.
Dengan setia, perempuan adat merawat, mempraktikkan, dan mengembangkan pengetahuan tersebut, bukan hanya dengan hati, tetapi juga dengan ketangguhan. Bahkan, sejumlah riset menunjukkan bahwa perempuan adat tidak sekadar mempertahankan tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman.
Mereka sedang membangun daya tahan komunitas. Perempuan adat menyadari bahwa perubahan zaman dapat menggerus keberadaan mereka, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan pranata sosial.
Nadine menjelaskan bahwa perempuan adat memiliki tiga hak politik yang melekat sejak lahir, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan dan pengelolaan wilayah adat. Contohnya dapat dilihat di wilayah pesisir seperti Bowontehu, di mana masyarakat memiliki cara khas dalam merawat laut, yang tentu berbeda dengan praktik di Maluku atau Nusa Utara.
Hak politik tersebut mencakup akses pemanfaatan, pengelolaan, serta tanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Hak pertama adalah wilayah kelola perempuan, yang meliputi mata air, kebun, hutan, teluk, laut, danau, serta berbagai sumber daya alam lainnya.
Namun dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang tidak memiliki akses dan kontrol penuh terhadap wilayah tersebut, baik di ruang domestik maupun ruang publik.
“Perempuan seharusnya memiliki akses sekaligus kontrol, agar mampu memanfaatkan, mengelola, dan menjaga keberlanjutan wilayahnya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung persoalan konkret di kampungnya, di mana aktivitas pembangunan telah merusak hutan tatawirang dan mencemari mata air, bahkan dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu.
Sementara itu, Corri Sofiana M. Sengkey selaku penyelenggara dari API Sulut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari harapan dan cita-cita bersama untuk menghadirkan ruang diskusi kritis terkait berbagai persoalan di Sulut.
Diskusi publik tersebut dimoderatori oleh Koordinator API Sulut, Aryati Rachman, yang turut mengarahkan jalannya dialog agar tetap fokus pada isu perempuan, lingkungan, dan keberlanjutan. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post