Sangihe, Barta1.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan pemerintah daerah tidak lagi mentoleransi alasan klasik terkait pemadaman listrik.
Dalam rapat bersama PLN UP3 Tahuna di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Kamis, 19 Februari 2026, ia meminta perencanaan jangka pendek dan jangka panjang segera disusun untuk mengakhiri defisit daya yang masih membebani masyarakat.
“Masyarakat sudah membayar. Pelayanan harus maksimal. Kami di perbatasan butuh listrik sebagai hak untuk menjalankan roda perekonomian, dan itu akan terus kami suarakan,” kata Michael.
Menurut dia, alasan maintenance maupun gangguan jaringan tidak bisa lagi menjadi pembenaran berulang. Pemerintah daerah meminta PLN memastikan setiap bulan ada progres, baik dalam rencana bisnis maupun peningkatan pelayanan.
Rapat evaluasi bulanan akan digelar untuk memantau perkembangan, termasuk kedatangan mesin baru, perencanaan penambahan daya, hingga pengoperasian listrik di pulau-pulau.
Michael berharap persoalan listrik segera tuntas agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa gangguan.
Manajer PT PLN (Persero) UP3 Tahuna, Dimas Adhi Prabowo, menjelaskan saat ini Sangihe masih mengalami defisit sekitar 600 kWh. Kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir disebut turut mempengaruhi proses perbaikan.
“Kita punya 12 mesin tersebar di Sangihe, tujuh di antaranya mengalami kerusakan. Saat ini dalam progres perbaikan. Dua unit kita upayakan masuk minggu ini, satu di Petta berkapasitas 500 kWh dan satu lagi di Tamako 1 MW. Jika dua ini masuk, defisit 600 kWh bisa terselesaikan,” ujarnya.
Dimas menambahkan pihaknya tidak mempersoalkan apakah mesin lama atau baru, sepanjang dapat bekerja secara andal. PLN menargetkan pada Minggu, 22 Februari 2026, sistem kelistrikan Sangihe sudah keluar dari kondisi defisit.
Rapat tersebut turut dihadiri para camat se-Kabupaten Kepulauan Sangihe serta jajaran PLN UP3 Tahuna, sebagai upaya mempercepat pemulihan layanan listrik di wilayah perbatasan itu.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post