SANGIHE, BARTA1.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai mengambil langkah korektif menyusul pemangkasan anggaran yang berdampak pada honor petugas kebersihan di tingkat kelurahan. Lewat rapat koordinasi yang digelar Senin, (9/2/2026), pemerintah daerah membahas skema pergeseran anggaran untuk memulihkan besaran honor para penyapu jalan.
Rapat tersebut melibatkan Camat Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, serta para lurah. Agenda utamanya mengevaluasi kebutuhan riil masing-masing kelurahan setelah penurunan alokasi anggaran menyebabkan berkurangnya pembayaran honor petugas kebersihan.
Kepala Bidang Anggaran, Yufiter Budikase, mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD agar dampak pemangkasan tidak berlarut. Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berkeadilan, terutama bagi petugas kebersihan yang selama ini bergantung pada honor tersebut.
“Pemerintah merespons secara cepat dan memastikan pemulihan besaran honor petugas kebersihan seperti nilai sebelumnya akan dipenuhi melalui mekanisme pergeseran dari anggaran internal kecamatan dan kelurahan maupun sumber lain sesuai ketentuan,” kata Yufiter.
Ia menjelaskan, pergeseran anggaran merupakan bagian dari proses penyesuaian rutin dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah, kata dia, terus melakukan koordinasi lintas perangkat daerah agar kebutuhan prioritas tetap terakomodasi di tengah keterbatasan fiskal.
Penurunan anggaran sebelumnya memicu kekhawatiran di tingkat kelurahan karena berdampak langsung pada pendapatan petugas penyapu jalan. Padahal, mereka memegang peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan permukiman dan fasilitas publik.
Pemkab Sangihe menyatakan komitmennya menjaga kesejahteraan petugas kebersihan sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para petugas yang tetap bekerja di tengah ketidakpastian honor.
Ke depan, pemerintah berjanji memperkuat perencanaan anggaran serta koordinasi antarlembaga agar kebijakan fiskal tidak lagi berdampak langsung pada kelompok pekerja berpenghasilan rendah di tingkat kelurahan.
Peliput: Rendy Saselah
Discussion about this post