Konservasi Negara Mandek, Masyarakat Adat Jadi Benteng Terakhir

​Minut, Barta1.com – Model konservasi konvensional yang diterapkan pemerintah dinilai gagal menjawab tantangan kerusakan ekosistem laut di Indonesia.
Lemahnya implementasi kebijakan membuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal kini dipandang sebagai benteng terakhir dalam menjaga kelestarian alam.

​Narasi di atas ini mengemuka dalam Talkshow III Green Press Community (GPC) 2026 bertajuk “Konservasi Laut Berbasis Komunitas dan Masyarakat Adat” yang digelar di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sabtu (07/02/2026).

​Erwin Suryana dari Working Group ICCAs menegaskan bahwa pendekatan konservasi yang hanya bersifat formal dan administratif tidak lagi cukup.

“Keterlibatan aktif masyarakat lokal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengatasi kebuntuan konservasi di Indonesia,” kata Erwin.

Senada dengan itu, Prof. Rignolda Djamaludin dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik tajam terhadap ambisi pemerintah. Ia menyebut target perlindungan laut 30% yang dicanangkan Indonesia seringkali hanya indah “di atas kertas”.

​”Jika di wilayah konservasi tersebut ditemukan kandungan emas atau nikel, wilayah itu pasti dirampas oleh penguasa. Sisa ruang yang ada pun masih dihantam kepentingan lain. Saya hanya percaya pada konservasi yang dipraktikkan langsung oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan alamnya,” tegas dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat ini.

Di wilayah Timur Indonesia, tradisi leluhur terbukti lebih efektif dibandingkan regulasi negara. Jurnalis senior Victor Mambor mencontohkan praktik Sasi di Papua, sebuah hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu dalam kurun waktu tertentu.

​Menariknya, kata Victor, peran perempuan Papua menjadi motor penggerak dalam tradisi ini. Kelompok perempuan seperti Waifuna dan Zakan Day memegang kendali atas wilayah Sasi laut.

“Mereka mengatur jadwal buka-tutup sasi dan melarang praktik penangkapan ikan yang merusak. Selain menjaga ekosistem, mereka juga mengelola ekowisata berbasis homestay yang berdampak langsung pada ekonomi warga,” ungkap Victor.

​Namun, Victor mencatat adanya celah informasi. Banyak warga Papua yang belum memahami konsep Blue Carbon (karbon biru), sehingga potensi besar wilayah mereka dalam mitigasi perubahan iklim global belum termanfaatkan secara maksimal.

​Di Sulut, Yayasan
Masarang melakukan pendekatan berbeda di Desa Tulap dan Temboan. CEO Yayasan Masarang, Billy Gustavianto Lolowang, menceritakan tantangan berat dalam mengubah pola konsumsi masyarakat Minahasa terhadap satwa liar.

​”Kami memulai dari langkah kecil dengan merangkul masyarakat lokal untuk melindungi penyu dan telurnya secara penuh. Awalnya sulit, namun ketika warga mulai memiliki rasa memiliki (sense of belonging), kolaborasi menjaga laut dan satwa langka jadi lebih organik,” ujar Billy.

​Berbagi, Bukan Mengeksploitasi merupakan kisah inspiratif lainnya datang dari Masyarakat Adat Cerekang di Sulawesi Selatan. Idam Idrus dari Universitas Negeri Makassar memaparkan bagaimana masyarakat Cerekang menjaga hutan dan sungai karena ikatan spiritual yang kuat.

​Bagi warga Cerekang, hutan adalah wilayah sakral. Mereka memegang prinsip hidup yang unik: tidak mengejar kekayaan pribadi dan lebih mengutamakan berbagi.

“Nilai-nilai inilah yang membuat wilayah mereka tetap terjaga dari ancaman ekspansi pertambangan yang marak di daerah lain,” kata Idam.(*)

Peliput: Meikel Pontolondo