Manado, Barta1.com – Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Louis Carl Schramm, memaparkan maksud dan tujuan Ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (29/12/2025).
Louis menjelaskan bahwa perubahan Ranperda ini bertujuan memperjelas klasifikasi retribusi, menegaskan objek dan subjek retribusi, serta menutup potensi kekosongan hukum terhadap layanan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut.
“Perubahan yang diusulkan memperjelas klasifikasi retribusi, mempertegas objek dan subjek retribusi, serta menutup potensi kekosongan hukum atas layanan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Louis di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victory Mailangkay.
Ia mengungkapkan, perubahan Pasal 79 yang menetapkan jenis pelayanan retribusi perizinan tertentu, yakni penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan tambang rakyat, merupakan penyesuaian terhadap klasifikasi retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dukungan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
“Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut. Perubahan Pasal 81 terkait pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dibahas secara mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Retribusi hanya dikenakan pada pengesahan RPTKA perpanjangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga mengatur tenaga kerja asing yang bekerja lintas kabupaten/kota, serta memberikan pengecualian bagi instansi dan jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
Louis juga menyoroti penambahan Pasal 81A yang mengatur retribusi pengelolaan tambang rakyat. Menurutnya, ketentuan ini memperkuat dasar hukum pemungutan iuran pertambangan rakyat oleh Pemerintah Provinsi Sulut.
“Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan diberikan kepada penduduk setempat, baik secara perorangan maupun melalui koperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat lokal dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Pasal 82 memberikan kepastian bahwa penetapan biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan kementerian teknis di bidang energi dan sumber daya mineral.
“Ketentuan ini penting untuk menjaga konsistensi kebijakan daerah dengan regulasi sektoral nasional. Penambahan Pasal 82A mengatur komponen iuran pertambangan rakyat yang meliputi pengelolaan wilayah, perusahaan, dan lingkungan sebagai dasar transparansi perhitungan iuran,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan bahwa Ranperda ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
“Perubahan ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian norma jenis pajak, tarif, mekanisme pemungutan, serta pengelolaannya,” pungkas Gubernur.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri unsur eksekutif, antara lain Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victory Mailangkay, Sekretaris Daerah Tahlis Galang, serta jajaran Forkopimda.
Dari unsur legislatif hadir Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiskus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene, bersama 27 anggota DPRD Provinsi Sulut lainnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post