BARTA1.COM– Di sebuah gereja di Kepulauan Sangihe-Talaud sekitar tahun 1970-an, suasana sakral itu kerap terbelah oleh sekat yang tak kasat mata namun terasa tebal. Di deretan kursi paling depan, para pewaris “darah biru” duduk dengan dagu terangkat, kaum wanitanya memegang payung berenda sementara lelakinya gagah dengan setelan jas dan dasi.
Di belakang mereka, sejarah yang kelam bersembunyi di balik tatapan ekor mata yang tajam.Hingga hari ini, diksi elang atau budak masih menjadi momok yang sulit ditepis dari tanah Nusa Utara. Meski coba disembunyikan dalam lipatan pakaian modern, watak feodal itu sesekali muncul melalui gestur kecil: cara seseorang memandang rendah sesamanya sambil menekan bibir dengan keras.
Itu adalah sandi tanpa suara yang memastikan bahwa si penatap merasa dirinya kasta tertinggi, sementara yang ditatap hanyalah dempuge—kaum akar rumput.
“Kenyataan bahwa Belanda selama berabad-abad terlibat perdagangan budak di Hindia Belanda, sampai sekarang terus dilupakan orang,” tulis Reggie Baay, esais sejarah yang mencatat betapa rapi amnesia kolektif ini dirawat.
Baginya, sejarah gelap ini sengaja dihapus dari narasi pendidikan dan peringatan nasional di negeri kincir angin sana.
Namun, tanah Nusa Utara tak pernah benar-benar lupa. Jauh di masa lalu, tepatnya Juni 1853, Residen Manado Albert Jacques Frederik Jansen sempat menyindir fenomena ini.
Ia menyebut adanya “mania gelar” yang hanya ditemukan di Sangihe dan Talaud, di mana status sosial bisa dibeli dan diperjualbelikan layaknya komoditas pasar.
Sejarawan Adrianus Kojongian mencatat bahwa meski pemimpin Talaud dipilih karena keberanian, gelar-gelar itu seringkali didapat dengan membayar “harga pangkat“.
Di balik kemegahan gelar raja atau jogugu, terselip transaksi yang mengerikan. Untuk mendapatkan legitimasi dari kerajaan induk di Sangihe Besar, Siau, atau Tagulandang, pembayaran seringkali melibatkan nyawa manusia.
Pada masa silam, harga untuk sebuah gelar raja setara dengan sepuluh orang budak. Selain manusia, transaksi itu juga melibatkan tikar rotan, gaun koffo, dan kacang-kacangan.
Perbudakan bukan sekadar sisa perang, melainkan mata uang yang menggerakkan roda birokrasi tradisional di bawah bayang-bayang kolonial.
Kekejaman ini kian terstruktur sejak VOC berdiri pada 1602. Badan dagang ini memiliki hak istimewa untuk membentuk pasukan dan menyatakan perang.
Di bawah perintah Gubernur Jenderal pertama, Pieter Both, pulau-pulau penghasil rempah diikat selamanya dalam kekuasaan kompeni, seringkali dengan tumpah darah yang memilukan.
Tragedi besar terjadi pasca-perebutan Siau tahun 1614. Kompeni menjadikan pulau ini sebagai “gudang” tenaga kerja.
Sebanyak 446 penduduk Siau dipindahkan secara paksa ke Pulau Ai di Kepulauan Banda pada 1616. Mereka dipekerjakan sebagai budak pemelihara pala dan fuli, tercabut dari akar tanah kelahirannya demi pundi-pundi VOC.
Misionaris D. Brilman dalam catatannya mengungkap sisi lain yang jarang dibicarakan: keterlibatan raja-raja lokal. “Ada raja-raja yang mempunyai ratusan orang budak,” ungkapnya.
Data tahun 1860 menunjukkan betapa murahnya harga nyawa saat itu; seorang budak di Sangihe-Talaud dihargai hanya 30 hingga 40 Gulden, bahkan terkadang ditukar dengan 1.500 ekor ikan Malalugis.
Brilman membagi strata masyarakat Nusa Utara menjadi empat golongan yang kaku. Puncak piramida diisi bangsawan dan keluarga raja, diikuti warga bebas (kawanua marehe), lalu budak yang dimerdekakan. Di dasar terdalam, terdapat para budak yang dibawa sebagai bentuk “pajak” kepada raja-raja Sangihe.
Akar perbudakan ini sudah bermula sejak kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Pada 1663, penjajah Spanyol tercatat merampok Sangihe Besar, menggondol minyak kelapa sekaligus membawa 800 orang sebagai budak.
Manusia tak lebih dari sekadar barang jarahan di mata para pencari rempah tersebut.
Di Batavia, pusat kekuasaan kolonial, drama ini mencapai puncaknya. Jan Pieterszoon Coen mendatangkan tawanan perang dari berbagai penjuru Nusantara untuk membangun benteng dan jalan.
Budak perempuan pun didatangkan untuk memenuhi hasrat seksual kaum kolonial. Adolof Heuken SJ mencatat, “Lelaki di Batavia membutuhkan budak untuk kawin, sebab wanita asli Belanda atau Tionghoa hampir tidak ada.”
Perbudakan juga menjadi alat pemiskinan yang sistematis. Seseorang yang tak mampu membayar denda, gagal mengembalikan pinjaman, atau merusak barang milik orang lain, akan langsung terjatuh ke dalam status budak.
Mirisnya, status ini bersifat turun-temurun; anak-anak budak otomatis menjadi milik tuannya dan bisa diwariskan.
Memiliki budak menjadi simbol prestise dan kemakmuran bagi pejabat Belanda. Orang kaya seperti van Riemsdijk pada 1782 bahkan memiliki 200 budak di rumahnya saja.
“Kehidupan para budak seringkali sangat berat, mereka disiksa dengan kejam jika bersalah, walau kesalahan itu tak seberapa,” tulis Heuken menggambarkan penderitaan itu.
Setelah ratusan tahun air mata tumpah, barulah pada tahun 1889 Kompeni mengeluarkan larangan resmi perdagangan budak.
Di Nusa Utara, langkah ini ditandai dengan kontrak 29 pasal antara Gubernur Jenderal O. van Rees dengan Raja Tagulandang, Salmon Bawoleh, pada 6 September 1888 yang melarang praktik ekspor-impor manusia.
Meski secara hukum perbudakan telah mati seabad lalu, sisa-sisa mentalitasnya masih berdenyut di bawah permukaan.
balik keramahtamahan masyarakat kepulauan saat ini, bayang-bayang “elang” terkadang masih melintas dalam tatapan sinis yang membedakan kasta, mengingatkan bahwa luka sejarah tidak pernah benar-benar sembuh hanya dengan selembar kertas kontrak. (*)
Penulis/Editor:
Iverdixon Tinungki
Discussion about this post