Manado, Barta1.com – Dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama SKPD Provinsi Sulut terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, anggota Banggar, Amir Liputo, kembali menyuarakan pandangan tajamnya.
“Kepada Bapak Ketua, jajaran Banggar, Sekprov dan seluruh SKPD, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan akibat berbagai kebijakan, mari kita lakukan pembedahan anggaran secara ekstrim,” ujar Amir membuka pandangannya.
Ia kemudian mengusulkan langkah konkret. “Pertama, saya mengajak agar kita sepakat mengurangi belanja makan dan minum (MaMi) di semua sektor, baik legislatif maupun eksekutif. Mohon hal ini dituangkan dalam nota kesepakatan,” tegasnya.
Namun Amir juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut. “Banyak yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang selama ini menjadi penyedia katering, penyuplai makanan, dan kue? Ini juga perlu kita pikirkan agar tidak menimbulkan efek domino terhadap pelaku ekonomi lokal,” tambahnya.
Usulan berikutnya tak kalah berani. “Kedua, saya mengusulkan pengurangan perjalanan dinas di seluruh SKPD maupun DPRD. Bahkan, sebagaimana saran Pak Ketua, mari kita telaah kembali dengan sungguh-sungguh urgensinya,” ujar Amir.
Selain itu, ia juga menekankan kurangi kegiatan seremonial dan pembangunan non-prioritas, seperti monumen atau perayaan besar yang tidak mendesak dapat dipangkas anggaran-nya. “Mari kita perkecil skala acara-acara semacam itu, agar anggaran tidak terkuras untuk hal yang kurang esensial,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekprov Sulut Tahlis Gallang memberikan penjelasan. “Saya memahami apa yang disampaikan Pak Amir. Memang benar, kondisi yang terjadi di setiap SKPD seperti itu adanya,” ujarnya.
Menurut Tahlis, diperlukan langkah dan kebijakan khusus untuk mengatasi tekanan fiskal yang tengah dihadapi. “Beberapa minggu terakhir, bahkan sebelum KUA-PPAS diserahkan ke DPRD, kami di eksekutif sudah melakukan evaluasi terhadap RKA SKPD,” jelasnya.
Ia memaparkan, salah satu fokus evaluasi tersebut adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas. “Perjalanan dinas sudah kami kurangi hingga 50% dari pagu APBD Perubahan, begitu juga dengan pos belanja makan dan minum,” ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, penghematan juga dilakukan pada belanja alat tulis kantor (ATK), pencetakan, dan berbagai kebutuhan operasional yang kini dapat digantikan oleh teknologi. “Rata-rata kami kurangi sekitar 50%,” pungkas Tahlis. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post