Manado, Barta1.com – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Manajemen Citraland memanas dan berlangsung alot, menyusul beragam keluhan serta kekecewaan yang disampaikan oleh warga penghuni kawasan elit tersebut.
Beragam unek-unek warga terhadap pengelolaan kawasan perumahan milik Ciputra Group itu mengemuka, mulai dari Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dinilai memberatkan hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Sorotan tajam pun dilontarkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Yongkie Limen, yang secara gamblang mengkritik pihak manajemen Citraland.
Dengan nada sindiran, Yongkie menyinggung mahalnya IPL yang dibebankan kepada warga, meskipun berbagai fasilitas seperti air dan listrik sudah ditanggung masing-masing penghuni.
“Beli tanah di Citraland, mau kampleng, tetap harus bayar iuran. Biar setan tinggal di situ, tetap bayar,” sindir Yongkie dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi III DPRD Sulut, Senin (20/10/2025).
Ia bahkan melanjutkan dengan kritik pedas yang menyentil logika pengelolaan kawasan tersebut:
“Biar anjing atau apa pun dibikin kandang di sana, asal bisa hasilkan uang, tetap bayar. Ini soal kesadaran warga berpartisipasi, tapi harus ada keterbukaan!” tegasnya.
Tak hanya menyindir, Yongkie juga membeberkan perhitungan kasarnya terkait potensi dana yang terkumpul dari iuran warga:
“Kalau ada 500 kapling, masing-masing Rp500 ribu per bulan, itu sudah Rp250 juta sebulan, dan Rp3 miliar setahun. Ini mustahil kalau bilang tidak cukup. Terus, tukang potong rumput dari Amerika kah yang dibayar?” ujar Yongkie yang disambut riuh dukungan warga yang hadir.
Pernyataan-pernyataan tersebut langsung mengundang gelombang sorakan dan tepuk tangan dari warga Citraland yang memadati ruang rapat. Dukungan tersebut menjadi penegas bahwa keresahan warga telah memuncak, dan DPRD menegaskan akan mengawal aspirasi mereka. (*)
Editor: Meikel Pontolondo
Discussion about this post