Manado, Barta1.com – Sejumlah pemerhati Paskibraka menyoroti berbagai kejanggalan dalam proses seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025. Hal ini disampaikan Johari Pantouw dan Lisye Tewu bersama tim mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sulut pada Senin (14/10/2025).
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menyebut siswa atas nama Velista Lasut yang digantikan, persoalan kekeliruan data peserta berasal dari tingkat kabupaten/kota.
“Bagaimana mau diganti, Pak? Tanggal lahir yang satu 10 April 2009, sementara hasil pemeriksaan kesehatan mencatat 4 Oktober 2009. Kesalahan berasal dari daerah, bukan dari provinsi,” tegas Waworuntu.
Ia melanjutkan bahwa meskipun ada kesalahan, semangat dari Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur, tetap tinggi dalam mendukung Paskibraka.
“Pak Gubernur sangat antusias. Beliau berkomitmen membantu siswa-siswi berprestasi untuk bisa masuk Akmil maupun Akpol. Tapi memang harus diakui, tidak ada yang sempurna, baik di tingkat daerah maupun provinsi,” ujarnya.
Waworuntu menegaskan pentingnya kolaborasi dan perbaikan agar ke depan proses seleksi bisa berjalan lebih baik.
“Kita harus bekerja sama untuk membawa Sulut lebih maju,” tandasnya.
Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh anggota DPRD Sulut, Henry Walukow (HW), yang mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan RI namun tetap menekankan pentingnya evaluasi.
“Saya menghargai peran para pemerhati Paskibraka. Kritik dan masukan adalah bagian dari evaluasi agar ke depan bisa lebih baik,” kata HW.
Ia sepakat bahwa tidak ada yang sempurna seperti yang dikatakan ketua Komisi I DPRD Sulut, namun setiap kesalahan tetap harus dicermati dan diperbaiki.
“DPRD Sulut harus mengeluarkan rekomendasi politis sebagai bentuk tanggung jawab dan pembenahan ke depan. Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus memberi catatan perbaikan yang konkret,” ucapnya.
Henry juga menyoroti pentingnya peran Kepala Badan Kesbangpol dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan para pemerhati dan purna Paskibraka.
“Kurangnya komunikasi yang baik harus menjadi catatan. Pemerhati dan alumni Paskibraka punya kepedulian, jadi seharusnya suara mereka juga didengar,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan posisi DPRD yang seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kita di DPRD ada untuk masyarakat. Aspirasi mereka adalah dasar kita dalam mendorong perubahan dan perbaikan ke depan,” pungkas HW. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post