Manado, Barta1.com – Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) bersama Greenpeace Indonesia merilis hasil penelitian terbaru tentang kondisi perairan Pulau Sangihe. Penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan kadar logam berat di perairan dan ikan yang mengancam ekosistem, sumber pangan, dan kesehatan masyarakat. Kepulauan Sangihe, yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia, merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia dan telah ditetapkan sebagai area penting secara ekologis dan biologis (EBSAs).
Namun, status penting ini terancam oleh aktivitas pertambangan emas yang semakin masif. Laporan ini mencatat adanya alih fungsi lahan yang signifikan dengan peningkatan luas lahan untuk pertambangan emas mencapai 45,53% antara tahun 2015 hingga 2021. Pembukaan lahan ini menyebabkan erosi yang membawa material berbahaya ke laut dengan cepat melalui peristiwa runoff yang ditunjang dengan kontur perbukitan terjal di wilayah pesisir.
Hasil uji laboratorium di perairan Teluk Binebas menemukan konsentrasi logam berat yang telah melampaui baku mutu. Kadar Arsen (As) di permukaan air laut mencapai 0,0228 mg/L (standar: 0,012 mg/L) dan Timbal (Pb) mencapai 0,0126 mg/L (standar: 0,008 mg/L). Padahal, berdasarkan dokumen AMDAL PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kandungan arsen di Sangihe sekitar metilmerkuri, bersifat neurotoksin yang dapat menembus plasenta dan jaringan darah-otak, sangat berbahaya bagi janin dan anak-anak.
Analisis risiko berdasarkan tingkat konsumsi ikan lokal menunjukkan bahwa paparan merkuri harian pada balita dapat melebihi batas aman hingga empat kali lipat. “Data kami menunjukkan adanya kerusakan nyata dan terukur, baik di lingkungan maupun sosial-ekonomi. Peningkatan logam berat tidak hanya merusak laut sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menempatkan masa depan anak-anak kita dalam risiko kesehatan jangka panjang. Padahal UU No. 1 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas tambang di pulau kecil seperti Sangihe,” kata Prof. Dr. Ir. Frans G. Ijong, M.Sc, akademisi dan peneliti Polnustar.
Dampak negatif juga terjadi pada ekonomi masyarakat. Para nelayan kini menghadapi berbagai tekanan. Selain cuaca ekstrem dan persaingan dengan nelayan industri yang menggunakan rumpon, kerusakan ekosistem akibat tambang memperparah kondisi mereka. Laporan EcoNusa dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) menunjukkan volume tangkapan di Sangihe turun hingga 69,04% setelah aktivitas tambang marak, terutama untuk ikan cakalang, bobara, baronang, dan kakap merah.
Penurunan tangkapan ikan ini menyebabkan pendapatan nelayan anjlok rata-rata 27,3%. Di sisi lain, janji kesejahteraan dari sektor tambang tidak terwujud bagi para pekerja tambang. Sebagian besar bekerja tanpa kontrak dan pelindungan hukum. Mereka terjebak dalam sistem bagi hasil yang tidak adil, yang seringkali membuat mereka memiliki lebih banyak utang dibandingkan pendapatan.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Polnustar dan Greenpeace Indonesia merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Sangihe yang tidak sejalan dengan konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Utara serta Asta Cita Presiden RI; menetapkan moratorium penerbitan izin pertambangan baru di Sangihe karena termasuk pulau kecil; melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang yang rusak; melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak, di sekitar wilayah tambang; serta menetapkan Kepulauan Sangihe sebagai kawasan pelindungan darat dan laut.
“Sangihe adalah kawasan ekologis yang unik dan tak tergantikan. Aktivitas pertambangan yang didorong keuntungan jangka pendek ini akan menimbulkan kerusakan sumber daya alam secara permanen. Pilihan saat ini adalah bertindak tegas untuk menghentikan perusakan atau membiarkan Sangihe kehilangan masa depan demi kepentingan segelintir pihak,” tutup Ijong.
Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia menambahkan hasil penelitian ini akan jadikan alat advokasi dan kampanye kepada pemerintah. Kenapa? Karena kuncinya ada pada pemerintah saat ini, bagaimana perizinan kemudian rencana pemerintah memperbanyak kawasan pertambangan di Sulut. “Kita akan kirimkan hasil penelitian ini. Kita lihat nanti apakah akan ada audience dengan pemerintah. Yang pasti hasil penelitian ini harus diketahui oleh publik, dan semua masyarakat berhak tahu. Kondisinya sudah ada pencemaran mengkuatirkan. Tidak hanya warga Sangihe tapi sudah terkoneksi dengan masyarakat Manado dan sekitarnya,” katanya.
Ini juga jadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah nasional seperti ESDM, KKP, Kementerian Lingkungan Hidup, karena sudah terjadi pencemaran, apa respon mereka. “Dan ujung dari semua itu
perlindungan buat Pulau Sangihe punya peran ekologi kunci. Sudah tidak boleh lagi ada pertambangan. Tidak hanya untuk masyarakat Sangihe tapi secara global sudah masuk dalam kawasan konservasi,” paparnya.
Peliput: Agustinus Hari
Discussion about this post