Siau, Barta1.com – Pascapilkada 2024 ternyata masih membekas disebagian wakil rakyat yang jagoannya kalah pada pesta demokrasi di Sitaro. Mau bukti? Lihat saja APBD Perubahan 2025 hingga kini belum ada titik terang mau diselesaikan. Pelak saja hal itu mengundang reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan dimana nurani para wakil rakyat tersebut. “Harusnya wakil rakyat berpihak pada rakyat bukan pada kepentingan politik partainya atau kepentingan pribadi,“ kata Verry Mahaganti, salah satu tokoh masyarakat Sitaro, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, takutnya kalau masyarakat bergerak dengan sendirinya untuk melakukan demo ke kantor DPRD Sitaro. “Mari berpikir jernih untuk kepentingan masyarakat Sitaro yang lebih baik. Apakah mau tunggu rakyat demo,“ katanya.
Sehari sebelumnya Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Chyntia Kalangit menggelar konferensi pers mendadak di ruang rapat bupati yang menegaskan bahwa jika DPRD tidak segera membahas dan menyetujui ranperda perubahan tersebut, pemerintah daerah tidak punya pilihan selain menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai payung hukum pelaksanaan anggaran. Masalahnya, batas waktu tinggal sehari atau tanggal 30 September 2025 sesuai aturan jika naskah ranperda sudah diserahkan pemerintah maka DPRD akan membahas hingga menetapkan selang sebulan berjalan.
Hanya saja opsi Perkada seperti yang disampaikan bupati dinilai tidak ideal karena berpotensi mengorbankan kepentingan publik. Bupati Chyntia menegaskan, kegagalan pembahasan Ranperda akan menimbulkan dampak serius pada tiga sektor utama yang bernilai Rp26 miliar yang tentunya langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Diantaranya, pelayanan dasar yakni terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kebutuhan makan minum pasien di rumah sakit maupun puskesmas, suplai oksigen, stok obat-obatan, serta bantuan bagi pengungsi korban erupsi Gunung Ruang. Kemudian, kesejahteraan ASN berupa gaji PPPK paruh waktu dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) terancam tidak bisa dibayarkan. Lalu, Infrastruktur pascabencana seperti perbaikan sekolah, talud, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa terhambat. “Jika langkah Perkada diambil, yang dikorbankan adalah masyarakat luas. Padahal semua kebutuhan ini sangat mendesak,” ujar Bupati dengan nada prihatin.
Bupati Chyntia berharap para legislator dapat mengesampingkan ego politik demi kepentingan bersama. “Marilah kita bersinergi untuk kepentingan masyarakat. Eksekutif dan legislatif adalah mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan. Buanglah ego, mari kita bersatu untuk kemajuan daerah yang kita cintai bersama ini untuk Sitaro Masadada, terlebih untuk masyarakat,” tegasnya.
Meski situasi krusial, Bupati tetap optimistis adanya “angin segar” dari DPRD di hari terakhir pembahasan. “Tunjukkan kinerja bahwa bapak-ibu dewan adalah wakil rakyat. Semoga besok ada kabar baik sehingga poin-poin penting yang sudah kami sampaikan bisa masuk dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sitaro Jhon Ponto Janis dikonfirmasi wartawan Sitaro sedang berada di Manado karena alasan sakit. Saat dihubungi wartawan melalui aplikasi WhatsApp, ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya di rapat paripurna terakhir yang dijadwalkan besok.
“Saya sedang dalam pemeriksaan dokter. Namun pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, artinya kalau satu berhalangan, masih ada wakil ketua yang bisa melaksanakan. Begitu juga di eksekutif, kalau ibu bupati berhalangan, maka wakil bupati bisa mengambil alih,” katanya.
Meski begitu sebuah sumber menyebutkan Ketua DPRD sedang ikut rapat koordinasi anggaran di Kantor Gubernur Sulut bersama Wakil Bupati Sitaro dan para kepala daerah se-Sulut dengan Gubernur Yulius Selvanus.
Peliput: Agustinus Hari
Discussion about this post