Manado, Barta1.com – Salah satu anggota BPK Oi Manado, Taufan, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja aparat kepolisian saat berdialog bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (4/09/2025).
“Kemarin, sahabat kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado mendapatkan tindakan represifitas, bahkan pemukulan oleh pihak kepolisian,” ungkap Taufan.
Ia menambahkan bahwa situasi ini mencoreng citra kepolisian, karena setiap aksi massa seolah-olah dianggap sebagai ancaman dan menjadi alasan untuk membentengi DPRD.
“Padahal DPRD Provinsi Sulut sudah memberikan akses. Kenapa kami selalu dicurigai? Kenapa tidak ada kepercayaan? Selama kami berdemo, kapan kami pernah membakar gedung DPRD? Jika ada kekacauan, itu terjadi karena akses masuk kami dihalangi,” tegasnya.
Taufan juga mempertanyakan pendekatan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan.
“Bisa tidak teman-teman polisi melakukan pengamanan dari perspektif HAM?” ujarnya.
Ia menyoroti penggunaan organisasi masyarakat (ormas) dalam pengamanan aksi, yang menurutnya seringkali justru memperkeruh suasana.
“Selalu dikatakan bahwa keterlibatan ormas adalah inisiatif sendiri. Tapi jelas-jelas ada izin dari pihak kepolisian. Kami tidak ingin massa aksi dibenturkan dengan ormas,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menyinggung adanya ormas adat yang justru menghalangi perjuangan mereka dalam mengawal Undang-Undang Masyarakat Adat.
“Kami memperjuangkan UU Masyarakat Adat, tapi ormas adat justru yang menghadang kami,” katanya.
Taufan juga mengungkap adanya dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan aparat Polsek Tuminting terhadap para nelayan, yang memperjuangkan ruang hidupnya, yakni Pantai Manado Utara.
“Sekarang juga sedang ada proses pengawalan kasus diskriminasi terhadap nelayan di Polsek Tuminting. Kami terus mengawal itu,” tegasnya.
Menanggapi berbagai penyampaian dari massa aksi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada massa aksi yang sudah menyampaikan beberapa tuntutan. Ini menjadi pengingat bagi kami di DPRD yang masih memiliki kekurangan,” ujar Royke.
Ia berjanji bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan dievaluasi dan dikawal bersama.
“Apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami evaluasi serta kawal,” pungkas Royke Anter, yang saat itu didampingi oleh Amir Liputo, Hillary Julia Tuwo, Jeane Laluyan, dan Royke Roring. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post