Manado, Barta1.com — Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memberikan perhatian khusus terhadap aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa di depan Gedung DPRD Sulut, Senin (1/9/2025).
Didampingi Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke H. Langie, Braien turun langsung menemui para demonstran. Ia mengajak mereka menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Dalam dialog singkat bersama massa aksi, Braien menegaskan bahwa DPRD Sulut selalu terbuka terhadap suara rakyat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun, ia mengingatkan pentingnya menyampaikan pendapat sesuai aturan hukum dan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi.
“Aspirasi akan diterima langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD. Saya berharap semua disampaikan dengan tertib dan saling menghargai. Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi persatuan dan toleransi, yang nilai-nilai ini harus kita jaga bersama,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke H. Langie, juga mengimbau mahasiswa untuk tetap mematuhi hukum selama menyampaikan pendapat. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama agar demokrasi tetap berjalan sehat.
“Silakan sampaikan pendapat, itu dijamin undang-undang. Namun, jangan sampai keluar dari koridor hukum. Mari kita pastikan aksi ini berlangsung tertib dan aman,” kata Kapolda.
Aksi demonstrasi di depan DPRD Sulut kali ini berlangsung damai. Kehadiran Braien Waworuntu dan Kapolda Roycke Langie dinilai mampu meredam ketegangan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara mahasiswa dan para wakil rakyat.
Sayangnya, sebelum dialog terjadi, massa aksi telah dibubarkan oleh aparat kepolisian.
Hingga saat itu, belum ada pertemuan antara massa aksi dengan pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Artinya, aspirasi yang hendak disampaikan oleh massa belum sempat diterima secara langsung, dan para wakil rakyat pun belum memiliki dasar atau landasan untuk memperjuangkan tuntutan tersebut di forum resmi.
Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya ruang dialog yang terbuka dan aman antara masyarakat dan para pengambil kebijakan. (*)
Editor: Meikel Pontolondo
Discussion about this post