Manado, Barta1.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui vhia virtual pada Jumat (15/08/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victory Mailangkay, Sekretaris Provinsi, para kepala dinas, kepala biro, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.
Pimpinan dan anggota DPRD Sulut pun hadir lengkap dalam rapat tersebut. Hadir langsung Ketua DPRD Fransiskus Andi Silangen, bersama Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu dan Stella Runtuwene beserta jajaran anggota DPRD lainnya.
Sebelum pidato Presiden Prabowo disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu memberikan pidato yang menyoroti berbagai permasalahan rakyat yang saat ini menjadi perhatian utama parlemen.
Dalam pidatonya, Puan menggarisbawahi sepuluh poin penting yang menjadi perhatian DPR RI: Pemblokiran rekening dorman oleh PPATK, yang berdampak pada masyarakat, Penertiban kawasan dan tanah terlantar, sebagai bagian dari reformasi agraria, Pelaksanaan program Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan, Evaluasi program makan bergizi gratis yang telah dijalankan pemerintah, dan Tata kelola tunjangan jabatan fungsional, baik di kementerian, lembaga, maupun daerah.
Selain itu juga, ada Perubahan skema bantuan sosial, dari seumur hidup menjadi jangka waktu 5 tahun, Perlindungan data pribadi warga, terutama dalam konteks perdagangan digital, Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis, Sinergi pusat-daerah dalam implementasi program strategis nasional, dan Pelaksanaan royalti hak cipta lagu, sebagai bentuk perlindungan karya kreatif.
“Persoalan-persoalan ini merupakan aspirasi nyata dari rakyat yang terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPR RI,” ujar Puan.
Puan juga mengungkapkan bahwa sepanjang setahun, DPR RI telah menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai jalur, termasuk aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, dan forum resmi DPR.
“Jika dirata-ratakan, setiap hari kami menerima 15 hingga 16 laporan masyarakat yang meminta bantuan penyelesaian masalahnya. Semua laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan rekomendasi kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” tegas Puan.
Melalui paripurna ini, DPRD Sulut juga menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kepentingan rakyat di daerah, sekaligus menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah agar lebih responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post