Manado, Barta1.com – Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan respon positif terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan. Hal ini disampaikan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kepemudaan, Vionita Kuera, dalam rapat yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (11/08/2025).
Menurut Kuera, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulut yang telah menginisiasi hadirnya regulasi khusus untuk pemberdayaan pemuda. Ini dianggap penting mengingat banyaknya organisasi kepemudaan yang terus bermunculan di wilayah Sulut.
“Fraksi Golkar mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah dalam menghadirkan Ranperda Pemberdayaan Kepemudaan, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung tumbuh kembangnya organisasi pemuda di Sulut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menilai bahwa meskipun Ranperda ini baru dibahas sekarang, namun belumlah terlambat. Justru Ranperda Kepemudaan ini harus diprioritaskan karena menyangkut masa depan generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan.
“Kondisi sosial kemasyarakatan kita saat ini, khususnya di kalangan generasi muda, membutuhkan arahan dan pemberdayaan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, Ranperda ini sangat penting dan layak dipercepat pengesahannya,” tegas Kuera.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya kejelasan dalam hal lembaga yang berwenang mengurus kepemudaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan organisasi pemuda secara struktural dan organisatoris.
“Contohnya KNPI, harus ada kejelasan tentang siapa yang sah dalam struktur kepemimpinannya agar tidak terjadi dualisme dan konflik internal yang berlarut,” katanya.
Pada prinsipnya, Fraksi Golkar menyatakan setuju terhadap rancangan peraturan daerah ini. Mereka menilai Ranperda tersebut telah memenuhi syarat secara formal, baik dari jumlah bab, pasal, maupun penjelasan yang disajikan.
“Secara substansi, kami melihat Ranperda ini telah memenuhi syarat dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan,” ujar Kuera.
Fraksi Golkar juga mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulut untuk segera melakukan langkah konkret pasca pengesahan Perda, termasuk mengakomodasi seluruh jenis organisasi pemuda.
“Kami minta agar Dispora bisa mengakomodasi seluruh organisasi pemuda, baik yang berskala nasional, kedaerahan, sosial, hingga lintas agama,” tambahnya.
Sebelum Ranperda ini resmi disahkan, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya dilakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah dan jenis organisasi kepemudaan yang ada di Sulut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui organisasi mana saja yang legal dan aktif berkontribusi di tengah masyarakat.
“Pemerintah provinsi perlu mendata organisasi-organisasi ini secara resmi agar implementasi Perda nantinya tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post