Manado, Barta1.com – Isu pemberdayaan perempuan di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan, kali ini datang dari Ketua Panitia Khusus RPJMD 2025–2026 DPRD Provinsi Sulut, Louis Carl Schramm. Dalam rapat paripurna di DPRD Sulut, Senin (4/8/2025), Schramm menyampaikan kritik tajam terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (P3AD), khususnya terkait maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan perempuan asal Sulut.
Dengan nada serius, politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan relevansi nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sendiri.
“Saya pernah diskusi langsung dengan Ibu Menteri dan Wakil Menteri PPPA. Saya sampaikan, tidak cocok sebenarnya nama ‘Pemberdayaan Perempuan’ karena terdengar seperti perempuan itu tidak berdaya. Padahal realitanya berbeda,” ungkap Schramm.
Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Sulut justru kuat, berdaya saing tinggi, dan mendominasi berbagai sektor strategis, mulai dari parlemen hingga jabatan struktural pemerintahan.
“Lihat saja, di DPRD ini banyak perempuan. Kadis-kadis perempuan juga tidak sedikit, apalagi Kepala Biro. Jadi jangan main-main dengan perempuan Sulut, mereka semua perkasa,” tegasnya.
Namun, di balik semangat pemberdayaan itu, Schramm menyoroti lemahnya penanganan isu TPPO oleh P3AD. Ia menyebutkan, Sulut kini menjadi salah satu “sumber utama” pengiriman perempuan ke daerah-daerah yang rawan eksploitasi, seperti Papua, Vietnam, dan Kamboja.
“Saya berbicara langsung dengan Deputi Migran, dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Sulut jadi sasaran empuk. Kasus-kasus TPPO ini sangat tinggi. Sudah seharusnya ada kerja sama lintas sektoral dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Schramm mengkritisi bagaimana perempuan Sulut kadang hanya dijadikan objek stereotip—dikenal karena kecantikannya, bukan karena kapasitas dan kontribusinya.
“Kita harus ubah narasi itu. Jangan sampai orang datang ke Manado cuma karena perempuan-perempuannya cantik. Perempuan Sulut harus diberdayakan agar bisa berkontribusi di berbagai sektor,” katanya menegaskan.Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas P3AD Sulut, Wanda L.C. Musu, SE, ME, menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia justru mengungkapkan bahwa Provinsi Sulut sebenarnya masuk dalam 10 besar nasional untuk Indeks Pemberdayaan dan Pembangunan Gender.
Namun Wanda tidak menutup mata terhadap fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan justru menunjukkan tren peningkatan, termasuk di dalamnya kasus TPPO.
“Memang akhir-akhir ini kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat, utamanya terkait perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri, seperti ke Vietnam dan Kamboja,” jelasnya.
Wanda menambahkan, berdasarkan data yang mereka miliki, Sulut berada di urutan kedua di Indonesia dalam kasus pengiriman tenaga kerja ilegal.
“Kami sudah memiliki SK Gubernur terkait pembentukan gugus tugas penanganan TPPO. Gugus ini melibatkan instansi lintas sektor seperti Polda, Imigrasi, Lapas, serta lembaga pemerhati perempuan dan anak, juga otoritas bandara,” paparnya.
P3AD juga telah mulai melakukan kerja sama dengan media massa untuk menyosialisasikan bahaya dan modus TPPO kepada masyarakat. Menurut Wanda, kerja preventif ini sangat penting karena banyak masyarakat yang masih minim informasi tentang jerat perdagangan orang yang berkedok perekrutan kerja.
“Sudah ada beberapa pengiriman tenaga kerja ilegal yang berhasil digagalkan sejak Januari, meskipun proses hukumnya masih cukup panjang,” tambahnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post