Manado, Barta1.com – Baru-baru ini, DPC GMNI Manado menggelar diskusi publik dengan tema: “Menakar Arah Pembangunan Sulawesi Utara: “Agenda Pemerintah dan Realitas Hidup Rakyat” yang berlangsung di De’Kersen Manado, Jumat (4/7/2025).
Diskusi dibuka oleh Ketua DPC GMNI Manado, Hizkia Rantung. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban GMNI kepada publik atas kajian 100 hari kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus (YSK). Untuk itu, mereka mengundang perwakilan Bappeda Provinsi Sulut, Ibu Elvira M. Katuuk, serta akademisi Fisip Unsrat seperti Dr. Michael Mamentu, MA dan Bung Nono S.A Sumampouw, peneliti Antropologi, untuk membahas bagaimana masa depan Sulut, khususnya soal kesejahteraan masyarakat selama lima tahun ke depan.
“Kita berharap lewat diskusi ini, kita benar-benar bisa memahami rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sulut untuk lima tahun ke depan. Namun, dari 100 hari kepemimpinan yang berjalan, kami melihat belum ada keseriusan mengatasi persoalan struktural yang ada di masyarakat,” jelas Hizkia.
Ia menambahkan, kajian singkat yang dibuat GMNI Manado menunjukkan bahwa kepemimpinan saat ini lebih banyak melakukan kegiatan simbolik dan belum menyentuh persoalan nyata di masyarakat.
“Dalam 100 hari kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victory Mailangkay (VM), setidaknya draf RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sudah harus bisa diketahui publik agar mereka paham arah pembangunan Sulut,” tegasnya.
Hizkia menekankan pentingnya publik mengetahui RPJMD karena perencanaan ini akan langsung berdampak pada kehidupan masyarakat selama lima tahun ke depan.
Selain itu, data dari Dinas Kominfo menunjukan ada 74 postingan kegiatan yang didominasi aktivitas simbolik, sementara banyak persoalan sosial belum terselesaikan, seperti penggusuran di Tateli, reklamasi di Manado Utara, dan masalah petani nilam yang belum mencapai kesejahteraan. Bahkan, petani cap tikus pun merasa pemerintah belum hadir nyata untuk mereka.
Begitu pula di daerah-daerah seperti Nusa Utara yang masih membutuhkan perhatian serius di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Elvira M. Katuuk, menyambut baik inisiatif GMNI Manado yang sudah melakukan kajian atas capaian 100 hari kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay. “Tadi, bung Hizkia sudah banyak menyampaikan yeah, sudah disebut hal-hal yang kurang tepat dan masih ada sisa – sisa masalah, seperti persoalan agraria Tateli, reklamasi Manado Utara, petani nilam, cap tikus, serta infrastruktur dan layanan dasar.”
Elvira menjelaskan, bahwa tadi juga sudah disentil persoalan RPJMD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, persoalan petani nilam, cap tikus, infrastruktur, pendidkan dan kesehatan. “Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay setelah dilantik 20 Februari yang lalu mendapatkan petunjuk dari Mendagri untuk 6 bulan ke depannya menyelesaikan RPJMD, berarti tertanggal 20 Agustus 2025 RPJMD harus selesai.”
“Kalau RPJMD ini tidak selesai dibahas, maka Gubernur dan Wakil Gubernur beserta DPRD Provinsi Sulut mendapatkan sanksi administratif dengan tidak mendapatkan hak keuangan selama 3 bulan,” terangnya.
Ia menyebut RPJMD ini disusun harus sesuai dengan aturan yang ada, seperti yang sering disampaikan bahwa semua perencanaan baik dari pusat sampai daerah, entah itu di Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota semua harus sinkron dan selaras. “RPJMD ini harus mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025 – 2045 yang telah ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2024.”
“Jadi, untuk saat ini kita sementara dalam proses memperbaiki rancangan berdasarkan hasil Musrenbang, tadi juga dokumennya baru diajukan ke Biro Hukum Provinsi Sulut untuk diharmonisasi ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), mengingat dari isi peraturan daerah RPJMD ini harus ditetapkan sebagai Perda (Peraturan Daerah),” terang Katuuk.
Katuuk kembali menyebut, bahwa setelah dari Kemenkumham baru akan di bawah ke Dewan untuk dibahas, guna mendengarkan aspirasi dari anggota Pansus, nah setelah itu akan diparipurnakan. Targetnya 20 Agustus 2025 RPJMD ini sudah selesai.
Dalam diskusi, Pengamat Politik dan akademisi FISIP Unsrat, Dr. Michael Mamentu, MA, menegaskan pembangunan tidak hanya harus dilihat dari Provinsi saja, tapi juga bagaimana Walikota dan Bupati melaksanakan pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Apakah Walikota dan Bupati sudah berbuat untuk daerahnya ? yang bahayanya jika pembangunan di tingkat Kabupaten / Kota tidak selaras dengan Pemerintahan saat ini,” singkat Mamentu sambil tersenyum.
Kemudian, Ia mengarah pada sektor strategis Sulut, seperti maritim, pariwisata, dan perkebunan yang punya potensi besar. “Tahun 2024, produksi perikanan kapal berizin mencapai 75.579 ton, perkebunan tahun 2024 mencapai 10.327 ton kelapa hingga 12.757 sekian, apalagi bicara sektor Pariwisata. Ini yang sebenarnya perlu diperhatikan dan dikembangkan,” ucapnya.
Namun, di sektor perkebunan, menurut Mamentu, petani menghadapi masalah besar karena harga ditentukan oleh pihak berduit, sehingga petani makin susah menentukan harga jual. Ini memerlukan intervensi kebijakan pemerintah.
Ia juga mengingatkan soal perusahaan Weda yang melakukan hilirisasi, tapi pengelolaannya bukan dari orang Indonesia.
Sedangkan Bung Nono S.A Sumampouw, Antropologi/peneliti, membahas pertumbuhan ekonomi Sulut dari masa ke masa. Ia menyebut di era Gubernur E.E. Mangindaan saat krisis ekonomi 1998, Sulut tetap mengalami kontraksi ekonomi positif, satu-satunya di Indonesia.
Di era Gubernur Adolf Jouke Sondakh, ekonomi sempat naik turun, terkesan hanya meneruskan warisan pemerintahan sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi baru meningkat signifikan di masa Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, terutama tahun 2008 saat pembangunan hotel dan fasilitas lainnya marak menyambut World Ocean Conference (WOC).
Namun, di masa Gubernur Olly Dondokambey (OD), pertumbuhan ekonomi stagnan, bahkan sempat anjlok menjadi 0,99 persen pada 2020. Sumampouw menilai tidak ada inovasi berarti, hanya mempertahankan kondisi sebelumnya.
Ia pun akan menilai kinerja Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victory Mailangkay yang akan dituangkan di RPJMD, apakah pertumbuhan ekonomi meningkat atau tidak ?.
Diskusi publik ini dihadiri sekitar 70 orang, termasuk kader GMNI lintas komisariat, PA GMNI, buruh, petani Solipetra Kalasey, PMKRI, PMII, dan lain-lain. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post