Manado, Barta1.com – Belum lama ini ada yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manado dengan ketuanya Rahmad Indra Putra Mbuinga, memberikan apresiasi atas terobosan yang dibuat oleh Gubernur, Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Sulut, Johannes Victor Mailangkay yang dinilainya serius memajukan Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (11/06/2025).
Pernyataan itu mendapatkan sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Sulut, yakni Ketua Taufik Poli. “Yang mengatasnamakan GMNI Manado dengan nada memuji Pemerintah Sulut adalah bagian dari politik adu domba elit.”
“Sayang sekali kalau kader GMNI terbawa arus dan tidak menggunakan nalar kritisnya sebagai korps perjuangan – pemikir,” tegas Taufik.
Dia tegas menyatakan, bahwa GMNI akan tetap pada komitmen awal bahwa evaluasi 100 hari kerja dari DPC GMNI Manado ke Pemerintah YSK-Victor adalah bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan Sulut.
Selain itu juga, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Evans Steven Liow, S.Sos., M.M., telah membagikan rilisnya dan menyatakan kesiapan membuka ruang dialog terbuka, melibatkan GMNI, media, aktivis, influencer, hingga masyarakat umum.
“Kita tidak anti-kritik, tapi setiap kritik harus memiliki ruang jawab. Jika niatnya adalah menjadi jembatan rakyat, maka mari bertemu di ruang yang terbuka dan sehat. Bukan saling tuding di ruang gelap,” kata steven.
Lanjut dia, peran strategisnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meluruskan arus informasi yang simpang siur, menjaga kaidah, etika, dan aturan dalam penyampaian informasi publik.
“Pemerintah tidak akan lari dari kritik, tapi kami juga tidak akan diam jika informasi diseret keluar dari jalurnya. Mari berdiskusi. Kita buka ruang biar publik menilai sendiri,” pintanya.
Melihat dinamika itu, Ketua DPC GMNI Manado, Hizkia Rantung, menyebut Kajian yang dilakukan oleh GMNI Manado mengenai 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut telah menjadi bagian dari diskursus publik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kritik dan apresiasi yang timbul dari kajian ini mencerminkan keresahan publik yang sangat besar mengenai arah pembangunan Sulut. Bukan hanya mengenai apa yang sudah dilakukan, tetapi lebih jauh lagi tentang ke mana arah pembangunan ini akan dibawa. Respons publik yang antusias dan kritis, serta penyebaran kajian ini yang meluas, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat benar-benar peduli dan ingin tahu lebih banyak.
“Namun, sangat disayangkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulut belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait substansi kajian tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan komunikasi, yang semakin memperburuk jarak antara pemerintah dan rakyat,” ucap Hizkia.
Dalam konteks ini, GMNI Manado, melihat ada kegagalan dalam tata kelola komunikasi publik yang seharusnya menjamin keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
“Sebagai organisasi yang mendasarkan diri pada kepentingan rakyat, GMNI menilai bahwa dialog tidak seharusnya dibatasi hanya pada pertemuan antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) dan GMNI Manado saja. Diskursus ini jauh lebih penting dan lebih luas, karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan rakyat tentang 100 hari kerja Gubernur merupakan hak untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Ketika rakyat bertanya, jawabannya seharusnya diberikan kepada rakyat secara terbuka dan transparan,” tegasnya.
Menurutnya, penyelenggaraan dialog terbuka yang hanya melibatkan Kadis Kominfo, tanpa keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi di jajaran pemerintah, akan menurunkan kualitas diskusi yang seharusnya bersifat publik dan inklusif.
“Dialog tersebut bisa berisiko menciptakan kesan bahwa ini hanya persoalan antara dua pihak, padahal ini adalah persoalan yang lebih besar: soal akuntabilitas publik, soal arah pembangunan Sulut, dan soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” imbuhnya.
GMNI Manado menegaskan bahwa:
Kajian ini bukan hanya milik GMNI Manado, tetapi adalah hak rakyat untuk mendapatkan penjelasan atas kritik dan pertanyaan yang timbul dari kajian tersebut.
“Ini bukan hanya tentang GMNI dan 100 hari kerja pemerintah, tetapi ini adalah tentang bagaimana pemerintah merespons kritik dan keinginan masyarakat terhadap arah pembangunan yang akan datang,” katanya.
Hizkia berharap jawaban atas pertanyaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulut, bukan hanya oleh pejabat teknis, sebagai bentuk penghormatan terhadap partisipasi warga dan tanggung jawab kepemimpinan.
“Ketika kritik sudah menjadi konsumsi publik, maka respons yang diberikan harus disampaikan kepada publik secara terbuka. Jangan sampai opini liar beredar hanya karena tidak ada klarifikasi dari pemerintah. Hal ini yang justru dapat merugikan citra pemerintah, bukan kritik yang disampaikan. Pada titik ini, pentingnya komunikasi publik yang sehat sangat ditekankan, yaitu komunikasi yang berani menghadapi suara rakyat dan menyampaikannya dengan kejujuran serta transparansi,” pungkasnya. (*)
Editor: Meikel Pontolondo
Discussion about this post