Manado, Barta1.com – Anggota DPRD Provinsi Sulut, Jeane Laluyan, ajukan 10 pertanyaan ketika Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Senin (16/12/2024).
Bertempat di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Jeane mendapatkan kesempatan pertama dari ketua Komisi II Inggrid Sondakh untuk mengajukan pertanyaannya.
Pada kesempatan itu. Mantan anggota DPRD Kota Manado, mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. “Saya mau tahu berapa alokasi tahunan jenis bahan bakar tertentu yaitu solar minyak tanah bersubsidi yang di dalamnya juga ada lpg 3 kg. Saya mau minta data perbulan dan pertahunnya.”
“Kedua bagaimana Pertamina Patra Niaga menyalurkan kuota Solar, minyak tanah dan lpg 3 kg. Ketiga, apakah Pertamina melaporkan subsidi secara rutin ke Pemda (Pemerintah Daerah) dalam hal ini penyaluran kuota di Sulut, khususnya solar, minyak tanah dan lpg 3 kg ini,” tanya Jeane.
Keempat, tambah anggota legislatif berparas cantik itu, bagaimana cara Pertamina membagi kuota tahunan yang disalurkan perbulannya. Kelima, apa penyebab over kuota jelang akhir tahun. Keenam apakah setiap tahun ada penambahan kuota subsidi.
“Ketujuh apakah realisasi BBM di Sulut selama setahun ini sudah sesuai, baik itu sama, kurang atau justru lebih. Kedelapan apakah Pertamina memberikan extra dropping ketika kuota sudah over, kesembilan kenapa masih terjadi antrian di SPBU padahal sudah diberlakukan sistem pembelian via QR Code,” ucapnya.
Kesepuluh kenapa ada ketimpangan atas pembagian kitir. Kemudian, di akhir tahun adakah pemotongan kitir atau tidak, karena di akhir tahun masyarakat Manado berteriak lpg 3 kg susah dicari.
Mendengar pertanyaan itu. Langsung ditanggapi oleh, Karo Perekonomian Provinsi Sulut, Reza Alexandro Wenas Dotulong.
“Saya akan mulai menjawab pertanyaan pertama berkaitan dengan kuota dan berapa realisasi di tahun 2024 ini. Jadi, pertanggal 8 Desember 2024 telah disalurkan bio solar sebesar 83 persen dari kuota 167.399 kilo liter. Kedua, terkait dengan minyak tanah sudah disalurkan 17.304 kilo liter atau 89 persen dari total kuota 19.397 kilo liter,” jawab Reza.
Selanjutnya, pertalite sudah disalurkan 92 persen pada tanggal 8 Desember 2024 dari total kuota 407.611 kilo liter. Yang terakhir, lpg 3 kg sudah disalurkan 95 persen dari total kuota 82.647 metrik ton per-tanggal 13 Desember 2024.
“Namun demikian kami berkoordinasi dengan Pertamina dan menghitung ada penambahan distribusi 13 persen X konsumsi November 2024, sehingga ada over kuota 1/2 persen dan suratnya sudah kami ajukan. Ini untuk lpg 3 kg. Untuk menjaga over kuota, kami menambahkan permintaan tambahan sebesar 1/2 persen untuk bulan Desember 2024 ini,” terangnya.
Menurut Reza, penambahan ini dilakukan dasarnya dari 3 tahun konsumsi 2020-2023. Di mana terjadi kenaikan konsumsi pada bulan Desember, yakni 13 persen dari Konsumsi November 2024.
Setelah mendengarkan sebagian penjelasan Reza. Langsung ditanggapi oleh Jeane. “Data ini diberikan Pertamina ke Biro Perekonomian ?.”
Reza menjawab ia dari Pertamina. Secara bersamaan Jeane mempertanyakan, siapa yang bisa menjamin ini bisa terealisasi dengan benar.
Untuk menguji kebenaran realisasi, kata Reza, Biro Perekonomian telah melakukan sampling, khususnya lpg 3 kg.
“Kami bekerja sama dengan Pertamina yang saat itu hadir langsung manager region Sulawesi dengan melakukan kunjungan lapangan ke SPPBE (Stasiun pengisian dan pengangkutan bulk lpg) Kairagi. Perlu kita ketahui bersama, di Sulut ini ada 6 stasiun pengisian, di antaranya Manado, Minut, Mitra, Tomohon, Minahasa dan Kota Kotamobagu,” jelasnya.
Ia menambahkan, SPPBE Manado mensuplai untuk Kota Manado dan beberapa bagian dari Minahasa. Untuk, stasiun Minut mensuplai Minut dan Bitung. “Perlu diketahui belum lama ini terjadi kerusakan di stasiun Minut pada tanggal 17 November 2024.”
“Kita tahu bersama konsumsi masyarakat Minut dan Bitung lpg 3 kg itu hampir 20 persen. Manado 20 persen, dan 60 persen sisanya untuk 12 Kabupaten Kota lainnya. Nah, untuk tanggal 17 November 2024 suplai Kota Manado itu drop dan hampir tidak ada di saat terjadi kerusakan stasiun Minut,” tambahnya.
Tentunya, pada saat itu Pertamina telah melakukan coverage (bekapan). Dan sejak, tanggal 17 November 2024, volatilitas suplai di Kota Manado terus meningkat. Jadi, ketidakpastian meningkat.
“Dan normal kembali di tanggal 9 Desember 2024. Kemudian di tanggal 12 Desember 2024, ketika melakukan sampling dan melakukan pengujian bahwa betul data yang disampaikan oleh Pertamina sama dengan yang ada di lapangan. Dan kami dapati di tanggal 13 Desember 2024 itu, mendekati apa yang disampaikan. Artinya deviasinya kurang dari 5 persen, dan dapat diyakini kebenaran data yang diberikan Pertamina,” tuturnya.
Ketika pertanyaan kenapa terjadi kelangkaan lpg 3 kg di Kota Manado, Reza membenarkan, itu benar. Kenapa ? karena data menunjukkan votalitas meningkat penyaluran ke Kota Manado tertanggal 17 November 2024.
“17 November 2024 penyaluran ke Kota Manado hanya 70 tabung dari stasiun Manado, kemudian ditanggal 8 Desember 2024 sebelum terjadi perbaikan sekitar 7 ribu tabung dari standar rata-rata 20 ribu tabung. Nah, yang terjadi di Kota Manado itu ketidakpastian penyaluran, kedua adanya panic buying termasuk kebutuhan meningkat karena nataru ( natal dan tahun baru),” imbuhnya.
Bahkan setelah melakukan kunjungan lapangan mendapatkan masyarakat yang dahulunya hanya membeli 1 tabung saja, tapi sekarang setiap orang membawa 2 sampai 5. “Ketika kebutuhan meningkat, maka terjadi panic buying.”
“Di lapangan juga tim sidak menemukan Pangkalan yang mendapatkan jatah 70 lpg 3 kg, namun 15 ditahan dengan alasan dipakai sendiri, melainkan kami lihat sendiri ada warung yang sudah meminta. Namun demikian PT Pertamina bersama Biro Perekonomian sehari setelah isu ini terjadi, langsung melakukan rapat koordinasi pada tanggal 9 Desember 2024. Dan pada tanggal 10 Desember 2024, distribusi untuk Kota Manado sudah normal kembali,” katanya.
Untuk mencegah persoalan ini terjadi lagi, Reza menyebut pihaknya, sudah melibatkan asisten perekonomian pembangunan Kota Manado beserta pala-pala untuk mengawal dan menjaga lpg akan keluar dari setiap pangkalan. Jadi, hanya 1 tabung per satu keluarga. Ketika habis, bisa mengantri lagi.
“Kemudian terkait dengan antrian solar disebabkan oleh penggunaan multiple accounts (beberapa akun dapat digunakan) oleh satu kendaraan. Jadi, satu kendaraan yang kami dapatkan di lapangan bisa mempunyai 6 sampai 8 plat nomor. Dan itu pernah ditindak oleh Bapak Wakil Kapolda Sulut, terkait dengan para pemain solar. Bahkan sudah berapa kali ditindak. Kami dari tim pengawas dan gabungan sampai saat ini selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” jelasnya.
Selain itu juga, sudah dilakukan penilangan di Kabupaten Minut. Dan itu akan ada tindaklanjutnya ke depan. Artinya siapa otak dibalik ini harus diselesaikan. “Kemudian berkaitan dengan antrian pertalite, tentunya dari hasil survei di SPBU Minut dan Manado, itu karena gangguan listrik. Dan upaya Pertamina, untuk melakukan penormalan antrian dengan membuka 24 jam di 2 SPBU, baik itu Minut maupun Manado,” jelasnya lagi.
Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo, Angga Yudiwinata Putra menambahkan bahwa koordinasi Pertamina dan Biro Perekonomian setiap saat.
“Saya mau menjawab pertanyaan pada ketimpangan kitir. Sebenarnya ini bukan ketimpangan. Lpg ini berasal dari konversi. Dari minyak tanah, kemudian menjadi lpg. Agen ini kan sudah beroperasi bertahun – tahun. Kenakalan yang ditemukan di lapangan itu, ketika ada pangkalan lebih banyak menjual ke pengecer daripada masyarakat. Jika kami menemukan ini, akan kami pindahkan ke agen yang lebih baik dan jujur,” jawab Angga.
Setelah mendengar jawaban Karo Perekonomian dan Pertamina. Jeane kembali menggebu, ketika pertanyaannya selalu ditanggapi dengan solusi yang sudah dibuat, namun dinilainya di lapangan tidak begitu.
“Dari 10 pertanyaan yang saya ajukan dinilai baik-baik saja. Namun, Anggota DPRD Provinsi Sulut yang di lapangan mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat,” ungkap anggota dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, jika semua dinilai baik. Tidak mungkin, terjadi penimbunan minyak tanah sebanyak 3.600 liter. Tidak mungkin juga, terjadi penimbunan solar 6 ton dan lpg 3 kg menjadi langkah di Sulut.
“Harga lpg 3 kg dari Rp. 18.000. Saat ini dijual, sampai Rp. 30.000. Kasihan masyarakat kecil, untuk itu harus ada solusi kongkrit hari ini,” tegas Jeane.
Mendengar desakan Jeane. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Inggrid Sondakh secara santai menjawab, akan membawa hasil RDP ini ke pimpinan DPRD Provinsi Sulut, agar dibuatkan rapat lintas Komisi serta mengundang Kapolda Sulut, guna menyelesaikan persoalan yang telah dibahas, berkaitan dengan kelangkaan solar, minyak tanah dan lpg. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post