Bitung, Barta1.com— Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan memperjuangukan kesejahteraan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, Kamis (20/6/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Erwin Wurangian itu picu ‘perang’ interupsi sesama anggota DPRD Kota Bitung.
Interupsi paling mencolok dari partai NasDem, Billy Glen Lomban. Ia menilai demo ASN suatu tragedi pengelolaan anggaran belum maksimal oleh pemerintah kota (Pemkot) Bitung.
“Apa yang disampaikan pak Sekda hanyalah kata-kata manis yang normatif,” sebutnya.
Disamping itu, Glen meminta kepada pimpinan RDP agar menjadwalkan kembali rapat tersebut. Alasannya menurut dia, untuk bisa menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Bitung.
“Pasti tidak mampu menjawab yang hadir di sini. Kalaupun ada, bukan kapasitasnya. Makanya saya berharap menjadwalkan kemabali rapat ini dengan menyesuaikan waktu Walikota dan Wakil Walikota Bitung,” beber Glen.
Apa yang disebut Glen, langsung ditanggapi oleh politisi Golkar, Erwin Wurangian. Ia menjelaskan, selama dua periode di lembaga DPRD belum ada Walikota yang hadir di RDP.
“Selama dua periode saya menjabat DPRD, baik itu jamannya Hanny Sondakh dan Max Lomban faktanya belum perna saya melihat hadir di RDP,” sebutnya.
Erwin berharap, di tengah kondisi keuangan yang belum stabil agar anggota DPRD bersama-sama dengan Pemkot Bitung mencari jalan keluar untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan ASN.
“Yang perlu dipahami adalah legislatif dan eksekutif satu pemerintahan, sehingga ini butuh semua pihak untuk mencari solusi bersama,” katanya.
Selain itu, Ketua Komisi I Rafika Papente menyinggung sejumlah anggota DPRD masih buta aturan terkait dengan postur APBD.
“Walaupun ada anggota DPRD yang masuk di Badan Anggaran (Banggar), tapi belum punya pemahaman yang cukup soal mekanisme keuangan,” ucapnya.
Rafika menegaskan, dengan sistem informasi keuangan daerah (SIPD) RI saat ini, sangat sulit untuk mengutak-atik atau menggeser anggaran.
“Baik itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah itu sulit digeser-geser karena saat ini sistem keuangannya sudah SIPD. Jadi tidak ada gaji atau TPP ASN yang digeser,” tegas Rafika.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, di tengah kondisi APBD dan penyerapan anggaran yang tidak seimbang saat ini perlu adanya perbaikan kinerja ASN untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
“Jika sumber PAD merosot atau tidak tercapai, tentunya akan berpengaruh pada kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post