Manado,Barta1.com – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulut Nick Adicipta lomban menyampaikan laporan pelaksanaan reses III masa persidangan pertama tahun 2023 daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Kamis (4/1/2023).
“Melalui pertemuan dan dialog bersama masyarakat diperoleh aspirasi, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhannya, tapi sudah tersusun semuanya dilaporan reses ini. Intinya, poin-poinnya berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan, bidang infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah, PNPM, kesejahteraan dan hal umum lainnya,” ungkapnya.
Kesimpulan yang dapat disampaikan, kata Nick, bahwa masyarakat Minahasa Utara dan Kota Bitung mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulut untuk bisa mengalokasikan dana APBD maupun APBN guna pembangunan fisik maupun non fisik. Untuk itu, sangat diharapkan koordinasi Pemerintah Provinsi Sulut dengan Pemerintah Pusat untuk peluncuran dana APBN, dan melakukan koordinasi dengan Pemeritah Kabupaten/Kota untuk pembangunan Sulut sampai ke pelosok daerah.
Kedua, anggota DPRD Provinsi Sulut dari dapil Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung mendesak agar aspirasi masyarakat di bidang infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, sosial, serta usaha kecil mikro dan menengah agar mendapatkan perhatian bersama dan dapat direalisasikan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.
“Ada pun pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut dapil Minut-Bitung yang melaksanakan reses di antaranya Berty Kapojos, Fabian Kaloh, Herry Rotinsulu, Nick A. Lomban, Nori Supit, Cindy Wurangian, Henry Walukow, dan Melky J. Pangemanan,” tutur Nick.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, ikut menanggapi hasil reses melalui sambutannya dengan mangatakan bahwa beberpa hasil kinerja di tahun 2023 akan menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Sulut bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun langkah-langkah strategis, rencana kerja, dan rencana kebijakan ke depan sehingga seluruh kebutuhan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
“Terkait dengan aspirasi masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah maupun Pemeritah Provinsi Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dipenuhi. Sehingga kemudian, senantiasa disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas Pemerintah Daerah pada umumnya,” jelas Olly.
Dengan komitmen yang sama, kata Olly, semangat kerja keras dan kerja bersama, serta meyakini secara bertahap seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diwujudkan secara bersama-sama. Begitu juga dengan tekad mewujudkan Sulut semakin maju dan sejahtera.
“Sekali lagi, kami memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut atas upayanya dalam memaksimalkan tugas dan tanggungjawab selama ini,” pungkasnya. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post