Manado, Barta1.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sukses digelar di Hotel The Sentra Manado, Minggu (19/2/2023) kemarin.
Pada Rakor IKP itu, dihadiri langsung oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, didampingi Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI, La Bayoni berserta rombongan.
Sedangkan Bawaslu Sulut yang merupakan tuan rumah Rakor IKP ini, semuanya hadir, baik pimpinan maupun anggotanya, yakni Ardiles Mewoh, Donny Rumagit, Zulkifli Densi, Supriyadi Panggelu, dan Awaluddin Umbola beserta Sekretaris Bawaslu Sulut, Aldrin Christian.
Sedangkan peserta IKP ini terdiri dari berbagai unsur, seperti LSM, Ormas, Kepemudaan, masyarakat sipil, tokoh agama, aktivis mahasiswa, KPU Sulut, media massa dan Bawaslu di 15 kabupaten/kota di Sulut.
Suhenty mengungkapkan, gagasan dengan realitas program harus seiring dan sejalan. Jangan sampai gagasan didiskusikan A, eksekusi pada programnya malah set. Itu yang harus diperhatikan.
“Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama soal tema ‘merayakan kegembiraan, mencegah pelanggaran’. Kenapa kita harus merayakan kegembiraan, konon pemilu itu, dikenal sebagai pesta demokrasi. Pemilu itu dari waktu ke waktu, kita akan bilang bahwa akan menghadapi pesta demokrasi terbesar abad ini, Karena akan melaksanakan pemilu serentak,” ungkapnya.
Mestinya, dalam benak, yang namanya pesta isinya kegembiraan. Tetapi, Pilkada 2019, dan Pemilu 2019, isinya marah-marah. Faktanya, tidak semua orang senang. Berarti ada yang bergeser, dari makna pesta itu sendiri. Isinya kegembiraan belum didapatkan, karena itu tema kali ini menarik. “Saya memikir dari tadi, Sulut ini suka aneh-aneh. Dia dinyatakan rawan pemilih kedua se-Indonesia, tetapi merayakan kegembiraan. Ini Kontradiktif, paradoks dan ambigu. Sehingga, dari tadi saya mikir. Tetapi, di sisi lain saya melihat, mungkin ini merupakan upaya optimisme dari Bawaslu Provinsi Sulut,” ujarnya.
Saat ini, KPU sedang berjuang keras untuk memastikan coklit yang benar. Sedangkan Bawaslu berjuang keras melakukan pengawasan, agar tidak ada yang keliru. Baik itu, prosedur maupun mekanismenya. “Ketika tema-nya merayakan kegembiraan. Maka dari itu, menjadi kewajiban untuk menjadikan orang-orang bergembira di Pemilu 2024 nanti,” pintanya.
“Kita perlu memastikan, jangan sampai ada yang keliru setiap tahapan. Tidak boleh ada yang main-main terkait tahapan kali ini, supaya orang-orang bergembira di tahun 2024. Mendengar kata pemilu, orang tidak takut polarisasi politik. Mendengar Pemilu 2024, orang membayangkan Indonesia akan memiliki pemimpin yang terbaik,” ucapnya.
Tetapi, masyarakat selalu ditakut-takuti bahwa pemilu 2024 penuh dengan ketidakpastian. Sampai hari ini, tidak jelas perhitungannya. Belum apa-apa, ketika bicara demokrasi yang ada hanyalah ketakutan. Ini salah sejak awal, maka tema ini merefleksikan kegembiraan sejak dari pikiran. “Bergembiralah sejak dalam pikiran. Maka, seluruh proses bisa kita lewati kedepannya,” jelasnya.
“IKP-nya Sulut, kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Ini bukan main-main. Membutuhkan gerak cepat (gercet) dari kita semua. IKP ini, kami luncurkan 16 Desember 2022. Dan itu, bukan lagi bahan Bawaslu, melainkan sudah menjadi bahan publik. Bahan yang bisa digunakan pak Gubernur untuk memitigasi resiko, bahan yang bisa digunakan dan didiskusikan oleh tim dalam memastikan stabilitas berjalan dengan baik. Teman-teman kepolisian, Kejari dan masyarakat sipil bisa mengunakannya,” terang Suhenty sambil menyebut semua orang bisa menggunakan IKP.
Ia kemudian menyentil, soal pemutahiran data pemilih. “Pemutahiran data, bukan sekedar kita datang ke rumah warga untuk coklit dan memasang stiker. Bukan itu, tetapi esensinya adalah memastikan jangan sampai ada warga Sulut yang punya hak memilih, tetapi tidak bisa memilih. Sedangkan, yang tidak bisa memilih, malah memilih. Potret 2019 kami ketahui semuanya, apalagi Sulut memiliki beberapa pulau, dan itu ada di area perbatasan. Salah satu, tantangan kedepannya adalah memastikan teman-teman kita yang ada di area perbatasan tidak hilang hak pilihnya dan berkepastian hukum sejak awal. Dan itu, terpenting,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Bayoni meminta, peran semua pihak untuk mencegah berbagai pelanggaran pemilu yang akan datang. “Kita sama-sama mengetahui bahwa Sulut punya IKP di posisi kedua, apakah ke depan akan terbukti atau tidak. Jika terbukti, berarti komponen masyakarat di Sulut tidak bekerja dengan baik, jika kedepannya tidak terbukti. Berarti upaya Bawaslu Sulut dan seluruh komponen masyarakat berjalan sesuai dengan harapan. Itu yang akan kita hadapi secara bersama-sama kedepannya,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh menyampaikan maksud rakor ini dilaksanakan untuk sosialisasikan dan meluncurkan IKP di Sulut. “Dalam peluncurkan IKP nasional yang lalu, kita berada di peringkat kedua secara nasional dengan IKP tertinggi,” tuturnya.
“Upaya dari Bawaslu Sulut hingga saat ini sudah memetahkan kerawanan pemilu agar dapat dicegah, dimitigasi, dan tentunya kita punya keinginan yang sama untuk mendapatkan hasil yang baik kedepannya. Dan ini, akan menjadi semangat, motivasi dan komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal demokrasi yang aman, damai dan tentram,” pungkasnya.
Terpantau Barta1.com, ikut hadir Gubernur Sulut, Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Provinsi Sulut, Weldy Poli.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post