Manado, Barta1.com – Sorotan tajam legislator Sulut, Yusra Alhabsy menyasar ke Pemerintah Pusat terkait kebijakan digitalisasi minyak goreng yang akan segera diterapkan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai kebijakan itu hanya akan menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini mengungkapkan, kebijakan itu merupakan kebijakan ngawur. “Saya tidak sepakat sebab ini bisa menciptakan masalah baru. Pemerintah jangan menciptakan kebijakan ngawur,” katanya saat dihubungi, Kamis (30/7/2022).
Menurutnya, tak semua masyarakat bisa menerima kebijakan tersebut. Apalagi untuk Indonesia timur pasti belum siap. Alasannya karena Indonesia timur memiliki banyak wilayah kepulauan dan pedalaman yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Seperti belum ada jaringan ponsel atau sering terjadi pemadaman listrik.
Dibayangkan jika kebijakan ini dipaksakan, tentunya akan menjadi polemik di masyarakat. “Kalau masyarakat tak punya HP android bagaimana? Atau di daerah yang tak ada jaringan ponsel, bagaimana? Kalau di Jakarta bisa saja. Tapi di Indonesia timur belum siap,” tegas politisi yang bergabung dengan fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post