Manado, Barta1.com – Dugaan peralihan jalur sungai oleh PT Meares Soputan Mining (MSM) mengakibatkan akses jalan utama Likupang ke Kota Bitung terputus. Aktivis lingkungan Jull Takaliuang angkat bicara.
“Kurang anak belum lahir bisa dibodohi bahwa itu bukan mereka penyebabnya. Secara kasat mata mereka mengalihkan 2 sungai itu, masyarakat tahu. Kemudian, aktivitas pemboman ada juga di situ. Jika mereka jujur coba dibuka agar bisa dilihat semua orang,” ungkapnya kepada Barta1.com, Sabtu (8/01/2022).
Ia menyampaikan jika betul itu PT MSM perusahaan bonafit, harus mengakui kesalahan yang ada, dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut. “Sekarang, persoalannya sudah terjadi seperti itu. Terus bagaimana dengan Amdal-nya, bagaimana fungsi pengawasan dari pemerintah. Semua itu harus diperhatikan bersama dan bertanggungjawab,” ujarnya sembari mempertanyakan kinerjanya pengawasan Dinas PUPR, yang sekian lama dengan ancaman-ancaman longsor, di seputar jalan tersebut, yang dimana harus mengutamakan keselamatan rakyat.
Ia menambahkan, masyarakat secara umum sudah tau masalah ini, dan mereka sangat keberatan. “Sekarang jalur dari Rinondoran ke Bitung, harus mengikuti Tatelu, atau jalan Pinili, itu kan jauh,” jelasnya.
Jalan alternatif yang disediakan kurang memadai karena dipenuhi lumpur, banyak sekali masalah. Inikan, dibiayai oleh negara, jadi harus dihitung sebagai kerugian negara. Terus bagaimana itu untuk segera ditanggulangi, dan ditangani? Ia juga meminta, PT MSM harus diberi sanksi, ketika didapati bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka ternyata mengakibatkan masyarakat menanggung akibatnya.
“Jangan bilang ini bencana alam. Dari dahulu, atau beratus tahun lalu tidak ada kejadian seperti ini. Tidak ada efek atau apapun sebelum ada aktivitas tambang ini,” ucapnya. Saat ini, kami ingin mempertanyakan jika mereka sebagai perusahan bonafit, yeah mereka harus bertanggungjawab. Kemudian mana itu pemerintah yang didalamnya ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dimana mereka pihak yang selama ini memfasilitasi pembuatan amdal, dan ijin lingkungan. Jangan hanya dengan kata-kata akan kami awasi, jamin dan evaluasi. Jika terjadi seperti ini, apa yang akan dievaluasi,” katanya.
Sebelum dievaluasi amdal lamanya, sudah melakukan adendum untuk perluasan wilayah. “Dari sisi operasional mereka kan dipertanyakan. Apakah mau di adendum sekarang. Dimana, sudah mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan, yang dimana ditanggung oleh masyarakat yang tidak berdosa. Saat ini juga sungai Arares panas, dimana masyarakat sudah takut mengakses air sungai, dahulu bisa dipakai untuk memberi minum sapi, dan mencuci motor. Akan tetapi, saat ini sudah panas. Yang perlu ditanyakan juga fungsi pemerintah, dimana keperpihakan mereka, yang selalu mengagumkan investor,” cetusnya.
Nah, yang ditakutkan jika ada pemimpin yang berkolaborasi dengan pihak-pihak investor. Dimana ada saham lah, yang akhirnya tidak bisa secara independen melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pelayanan masyarakat yang digaji oleh negara, karena sudah ada kepentingan didalamnya,” imbuhnya.
Sampai saat ini, jika ada kerusakan lingkungan selalu berdampak kepada masyarakat. Tetapi, mereka selalu berbicara demi investasi, untuk kesejahteraan. Tapi, untuk kesejahteraan siapa, mungkin kesejahteraan para mafia. Kemudian, mana ada pertumbuhan yang signifikan dari hasil pertambangan ini, yang harus dievaluasi saat ini adalah situasi yang buruk, alam sudah hancur. “Kiranya Pempov Sulut, Pemkot Bitung dan Pemkab Minut untuk terbuka dengan royalti dari PT MSM, sudah sekian lama mereka beroperasi, kemudian royalti itu digunakan untuk apa, dan dana CSR itu berapa, dan digunakan untuk apa, coba dibuka terang-terangan,” tegasnya.
“Mari hitung uang negara, yang ditakutkan tanggungjawabnya perusahaan dilimpahkan ke negara, APBD dari mana lagi untuk dibuat jalan, pastinya uang rakyat, darah rakyat. Rakyat lagi digunakan untuk memperbaiki jalan,” tambahnya.
Ketua ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu ikut menanyakan kejelasan pertemuan dengan pihak PT MSM. “Iya PT MSM akan dipanggil. Tetapi, Komisi IV akan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Minggu depan pasti rapat internal Komisi IV, mengingat beberapa anggota komisi masih ada kegiatan partai di luar daerah. Ketika, selesai rapat pasti akan diketahui jadwal pertemuan bersama pihak PT. MSM,” tutup anggota Fraksi Nasdem ini.
PT MSM ketika dihubungi Barta1.com, Rabu (05/01/2022) melalui Manager External, Herry Rumondor, menyatakan akan fokus pada beberapa hal agar masalah bisa tuntas. “Pertama kami fokus ke jalur alternatif yang bekerjasama dengan pemerintah kota, instansi terkait dan pihak kepolisian. Sekali lagi, kami fokus ke jalur alternatif,” jawab dia.
“Sekarang jalan alternatif sudah dibangun di lahan perusahaan, tidak jauh dari jalan terputus. Tetapi, jalan alternatif yang sudah dibuat sejak tanggal 2 Januari 2022 sudah berjalan lancar lagi,” tutupnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post