April 2002, pasca-keluarnya kepututusan DPR RI dalam sidang 11 Maret 2002 di Jakarta mengenai persetujuan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud, di Manado, sebuah pesta Pengucapan Syukur digelar, dengan merefleksi kembali jejak panjang perjuangan Talaud. Berikut rangkuman kronologis barta1.com, disarikan dari catatan Drs. Yos Mathinu dalam kegiatan tersebut.
Penetapan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2 Juli 2002, sejatinya tidak terjadi dengan mudah. Ada sejumlah kelokan perjuangan yang menguras energi dan kosistensi. Hal itu telah dimulai sejak gerakan Makassar 1948.
Seiring terbentuknya Kabupaten Sangihe Talaud, pada 1948, sejumlah pemuda Talaud di Makassar mulai merancang pembentukan Kabupaten Talaud. Sejumlah persiapan dilakukan. Langkah-langkah gerakan disusun.
Baca Juga: Perjuangan Talaud (1): Dari Perang Gunung Taiyan Hingga Era Kaigun Jepang
Empat tahun kemudian, tepatnya pada 1952, usulan pembentukan Kabupaten Talaud disampaikan secara resmi dalam sidang DPRD II Sangihe dan Talaud oleh personil anggota DPRD asal Talaud Ismail Tingginehe, Daniel Lampah dan Apitalau Panginsian.
Perjuangan awal yang gigih itu belum mendapat tanggapan, sehingga pada 1954, aspirasi yang sama disampaikan Barisan Pemuda Indonesia Talaud (BAPIT) kepada Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar. Pada 1956, dipelopori Ismail Tingginehe, Heles Rama, Wempi Bee dicetuskan proklamasi terbentuknya Daerah Istimewa Tingkat II Talaud dengan mengirim kembali delegasi ke Makassar menghadap Gubernur Sulawesi.
Di tahun yang sama, dipelopori P. TH. Sasauw sebuah rapat akbar digelar di Manado untuk mendukung terbentuknya Daerah Istimewa Tingkat II Talaud, namun aspirasi negeri penghujung Utara Indonesia Timur itu masih sejauh panggang dari api.
Tahun 1961, gerakan kaum muda pun bangkit. Persatuan Pemuda Siswa Mahasiswa Talaud (PERSMIT) yang diketuai PH. Towoliu terbentuk untuk ikut menopang perjuangan berbagai aspirasi dari Talaud. Lalu pada 1962, Partai IP-KI Anak Cabang Talaud menyerukan dan mendesak Bupati Sangihe dan Talaud Harry Soetoyo agar melepaskan Talaud menjadi kabupaten sendiri. Masih pada 1962, sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Talaud membuat kesepakatan bersama dalam memperjuangkan pembentukan daerah Tingkat II Talaud.
Disusul pada 1963 kaum muda Talaud membentuk Front Persatuan Pemuda Talaud yang mengemban misi mempertajam perjuangan pembentukan kabupaten. Front ini melaksanakan kongres pertama di Beo dengan keputusan antara lain: 1. Mendesak agar segera dibentuk Kabupaten Talaud. 2. Memperjuangkan penegerian SMP Swasta di Beo. 3. Menyatakan kebulatan tekad Pemuda Talaud dalam mendukung politik Konfrantasi RI dengan Malaysia, dan menyatakan sikap siap dikirim ke garis depan. Hasil kongres itu disampaikan oleh sebuah delegasi ke pemerintah Daerah Sangihe dan Talaud, MPRS, DPR, Presiden, Mendagri, Menlu, Menhankam, Menteri P dan K, Panitia Aksi Ganyang Malaysia, Ketua Front Nasional, ketua-ketua partai politik tingkat Nasional.
Pada Januari-Februari 1964, Front Persatuan Pemuda Talaud mengirim delegasi menghadap DPRD I dan Gubernur Sulawesi Utara untuk mendesak pembentukan Kabupaten sebagaimana anjuran Mendagri ketika itu bahwa mulai Februari 1963 pembentukan daerah otonom yang baru harus melalui keputusan DPRD I dan usul Gubernur.
Pada 1964, pemuda pelajar dan mahasiswa Talaud se-Indonesia menggelar Kongres di Manado untuk mendukung perjuangan Talaud. Pada tahun yang sama, Front Persatuan Pemuda Talaud di Beo mencetuskan dukungan menuju daerah otonom melalui pembangunan ekonomi dengan cara mengiatkan penanaman pala, Cengkih dan lada dalam sebuah program Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM). Juga mendorong generasi muda Talaud untuk masuk perguruan tinggi.
Kendati begitu gencarnya gerakan yang berlangsung sejak 1960 dalam memperjuangan kabupaten Talaud lewat pemerintah provinsi dan DPRD I, namun penyampaian aspirasi ini masih saja membentur berbagai tembok birokrasi. Pada 1967 dan 1969, Persatuan Masyarakat Indonesia Talaud (PERMITA) di Manado, lewat Badan Perjuangan Masyarakat Talaud yang diketuai Yuswo Folali kembali menghadap Komisi II DPRD I dan mengirimn delegasi ke pemerintah Kabupaten Sanghe Talaud.
Gerakan pun melebar ke Jakarta. Pada 1979 tokoh-tokoh masyarakat Talaud di Jakarta melayangkan pernyataan kepada pemerintah pusat untuk mendesak percepatan realisasi Kabupaten Talaud. Selain itu, pernyataan tersebut juga menolak anggapan yang berkembang ketika itu di mana gerakan perjuangan Talaud sebagai gerakan separatis yang dituding pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut juga disampaikan kepada Panglima Kodam XIII Merdeka, Mayjen Rudini. (*)
Editor: Iverdixon Tinungki
Discussion about this post