Manado, Barta1.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut tahun 2021/2026 dibawa pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven OE Kandow ingin menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik.
“Saya melihat di RPJMD ini, di tahun 2024 tidak ada pembahasan terkait daerah kepulauan. Hanya ekonomi selalu dibahas seperti Kota Bitung dan KEK Likupang. Tetapi, daerah Kepulauan Nusa Utara (Sangihe, Talaud dan Sitaro) tidak ada pembahasannya,” ungkap Winsulangi Salindeho, saat mengikuti pembahasan awal RPJMD, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (19/5/2021) lalu.
Maka sebagai wakil rakyat Nusa Utara ingin meminta agar perbatasan Nusa Utara sebagai kawasan ekonomi. “Kelihatan di RPJMD ini hanya membahas daratan saja. Perlu diketahui transportasi ekonomi dahulunya pernah ada dari Sangihe ke Davao, dan menjual hasil kekayaan seperti ikan sangat mahal,” katanya.
Usulan ini pun menjadi usulan Bupati Talaud, untuk menjadikan perbatasan Nusa Utara sebagai kawasan ekonomi. “Jika ada perbatasan ekonomi, maka akan membantu perekenomian daerah Kepulauan Talaud dan Sangihe,” ujar mantan Bupati Sangihe ini.
Bukan itu saja, Salindeho meminta, perhatian pendidikan di area kepualaun terkait jaringan internet dan listrik. Kiranya, ini diperhatikan, masih banyak di daerah kepulauan memerlukan jaringan internet dan listrik.
“Pemerintah juga perlu memperhatian perguruan tinggi Politeknik Nusa Utara (Polnustar), agar tahapan vokasi dari perguruan tinggi selalu ada kemajuan agar mampu menciptakan lulusan yang terbaik,” tuturnya.
Kepala Bappeda Sulut, Jenny Warouw menyampaikan masukan disampaikan Anggota DPRD Winsulangi Winsulangi sudah dicatat, sebagai bahan untuk finalisasi RPJMD.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post