Manado, Barta1.com – Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara (Sulut) tentang penyampaian dan penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2021, disertai pemandangan Fraksi Tentang APBD tersebut, Kamis (19/10/2020).
Diketahui, target pendapatan Pemprov Sulut APBD 2021 sebesar Rp 4 triliun lebih, sesuai yang dibacakan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur, Agus Fatoni. Sedangkan belanja juga Rp 4 triliun lebih. Empat Fraksi DPRD Sulut pun menerima dan mau melanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya. Namun, ada beberapa catatan kritis dari Fraksi Partai Golkar (FPG), dan Fraksi Nyiur Melambai (FNM).
“FPG menekankan harus secara profesional, rasional, berkeadilan dan terbuka kepada publik sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020,” ujar Cindy Wurangian.
Kemudian FPG mengawasi dengan seksama, bahwa Ranperda diserahkan ke DPRD Sulut itu pada 18 November 2020, atau satu hari sebelum paripurna dilaksanakan.
“Untuk itu sangat mengharapkan dimasa yang akan datang, agar pihak eksekutif dapat menyerahkan materi Ranperda yang dimaksud, agar seluruh fraksi dan anggota-anggotanya dapat mempelajari dengan seksama, sehingga mampu memberikan sumbangsih untuk ide-ide, pemikiran yang matang, komprhensif dan integral demi kemajuan Sulut,” ujarnya.
FPG juga mengingatkan eksekutif agar postur APBD 2021, harus lebih banyak menyentuh dan berpihak kepada masyarakat. “Sudah saatnya anggaran-anggaran yang sifatnya rutinitas, apalagi seremonial yang tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dialihkan menjadi program dan kegiatan yang bisa menjawab jeritan tangis masyarakat Sulut,” kata Wurangian.
Tak hanya itu, kata dia, FPG mencatat alokasi anggaran bidang kesehatan cukup signifikan yaitu Rp 460 miliar lebih. Olehnya, haruslah dibarengi dengan pelayanan yang optimal, karena dalam pengamatan di lapangan masih terjadi pengeluhan dari masyarakat atau pasien terhadap pelayanan di pusat-pusat kesehatan dan ketersediaan obat-obatan.
Sedangkan, Ayub Ali dari Fraksi Nyiur Melambai (FNM) mengingatkan Pemprov Sulut dengan anggaran yang begitu besar namun respon dinas-dinas yang ada di Pemprov Sulut terhadap hasil reses itu kelihatannya presentase sangat kecil sekali.
“Ini yang selalu terjadi, ketika kami datang di bulan Agustus lagi pertanyaan juga sama, dan nantinya kami turun reses Desember pasti pertanyaan yang sama di bulan Agustus. Kadang-kadang kami, sebagai anggota DPRD ‘hilang muka’. Dalam rangka menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat dengan anggaran yang begitu besar, namun hasilnya tidak ada apa-apanya. Dan ini, menjadi catatan,” ujarnya.
Peliput : Meikel Pontolondo
Discussion about this post