Manado,Barta1.com — Kisruh perekonomian global akibat pandemi Covid-19 telah dirasakan petani komoditas perkebunan di Sulawesi Utara. Harga kopra yang tak juga naik ke level ideal sudah membuat petani makin sengsara.
Keluhan petani kopra tertangkap oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ketika menggelar reses dan serap aspirasi terbatas, awal Mei 2020, di 6 daerah pemilihan (dapil). Aspirasi petani mengemuka saat para legislator melaporkan tatap mukanya dengan masyarakat di hadapan ekseutif, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
“Masyarakat Lembeh Papusungan dan Nusu menanyakan terkait harga kopra yang masih rendah Dan memohon Pemprov Sulut memperjuangkan nilai harga Kopra agar bisa memberi keuntungan dan kesejahteraan buat petani,” ungkap politisi PSI, Melky Jakhin Pangemanan mewakili dapil Minut-Bitung, di Ruangan Paripurna DPRD Sulut, Selasa (19/05/2020).
Sandra Rondonuwu, politisi perempuan PDIP yang barusan turun di dapil 6 Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara, menyampaikan riwayat keluhan yang sama dengan Melky.
“Masyarakat Minahasa Selatan dan Tenggara mengharapkan harga cengkih dan kopra dapat dipertahankan maupun diperjuangkan terkait harga jual guna menyejahterakan nasib petani,” kata Sandra.
Gubernur yang menyimak penuturan para legislator, menyatakan harga komoditas perkebunan akan mulai terdongkrak mengingat pemerintah pusat melakukan penghapusan PPn sebesar 10 persen. Dihitung-hitung, bila saat ini kopra seharga Rp 7.000 per kilo, akan naik hingga Rp7.700.
“Kebijakan penghapusan PPn itu dimulai pekan depan,” tandas Olly. (*)
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post