Mitra, Barta1.com – Kebijakan Pemkab Mitra yang memutuskan kerjasama dengan pihak BPJS, dinilai tidak tepat. Pasalnya, imbas dari kebijakan tersebut sangat berdampak pada masyarakat. Karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan warga Mitra.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Mitra menyarankan agar Pemkab untuk menjalin kerjasama lagi dengan BPJS. Wakil ketua DPRD Mitra Tonny Lasut melayangkan protes atas kebijakan ini. Dia minta Pemkab Mitra untuk mengkaji kembali kebijakan yang diambil Bupati tentang pemutusan kerjasama dengan BPJS.
“Kebijakan yang diambil Pemkab Mitra belum tepat. Karena fasilitas dan tenaga-tenaga ahli juga dokter belum maksimal di Mitra, sehingga masyarakat butuh pelayanan kesehatan yang maksimal,” ujar THL sapaan akrab Lasut dalam rapat dengan Sekda, Dinkes, Disdukcapil dan Dinsos baru-baru.
Lanjut Lasut, terkait kekurangan anggaran untuk kesehatan, DPRD siap memfasilitasinya.
“DPRD siap melaksanakan pergeseran/perubahan anggaran untuk diplot keanggaran kesehatan. Untuk itu kami meminta kerjasama ini segera dilaksanakan kembali. Karena jika tidak, masyarakat akan jadi korbannya,” tegas Lasut.
Salah satu contohnya, lanjut Lasut, kasus keluhan masyarakat dari desa Ratatotok Selatan. Pasca-pemutusan kerjasama dengan BPJS, pasien yang seharusnya akan melahirkan hari itu juga, namun tertunda karena tidak lagi tercover oleh BPJS dari Pemkab Mitra.
“Setelah pindah ke BPJS mandiri yang tidak dicover pemerintah, dari pihak BPJS menyampaikan bahwa pelayanan baru bisa aktif 2 minggu kemudian. Masalahnya, apakah pasien yang sudah saatnya melahirkan masih harus menunggu dua minggu lagi?” ujar Lasut. (*)
Peliput: Chinry Assa
Discussion about this post