Minsel, Barta1.com – 9 Oktober 2019 lalu menjadi hari bersejarah bagi Desa Pungkol, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) pertama di kabupaten bahkan di Provinsi Sulawesi Utara.
Peraturan Desa Pungkol Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ada di desa. Adapun ruang lingkup Perdes ini mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan.
Selama ini desa hanya membuat Perdes yang hanya terkait APBDes, Pemerintah Desa, Tata Ruang dan Penarikan.
Desa sebagai pemerintahan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang mengalami kekerasan khususnya perempuan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah skala desa.
Lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
“Tentu saja harus bekerjasama dengan pemerintah di atasnya dan juga pihak-pihak terkait lainnya seperti pihak swasta dan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Sulut, Mun Djenaan, belum lama ini kepada Barta1.com.
Mun mengatakan Pemerintah Desa Pungkol telah mengambil peran sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintahan terkecil yang bisa berbuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.
“Saya sangat mengapresiasi keberanian Pak Hukum Tua Desa Pungkol, Agustinus Baramula dan jajarannya terutama Sekdes Leond Walukow yang sangat memahami apa yang menjadi kewenangan desa dan terbuka untuk berdiskusi. Dan juga kepada Ketua BPD, Alva Tucunan dan anggota,” ujarnya.
Lebih lanjut dia berharap Perdes ini bisa menjadi contoh desa-desa lain yang ada di Sulut, karena sesungguhnya semua sudah diatur dalam undang-undang hanya tinggal kemauan dan keberanian pemerintah desanya.
“Swara Parangpuan akan mendorong Pemkab Minsel membuat Peraturan Bupati (Perbup) untuk memperkuat perdes-perdes yang akan ditetapkan dibeberapa desa. Hal ini merespon komitmen pemkab untuk mendorong desa-desa lain bisa mereplikasi Perdes ini,” katanya.
Kegiatan itu dihadiri Camat Tatapaan Meylisa Aring, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Minsel, Frely Turangan, Kapolsek Tumpaan Iptu Duwi GP, Danramil Tumpaan Alexius Wowiling, Babinsa, Linmas dan Hukum Tua Desa Wawontulap.
Penulis: Meikel Pontolondo
Discussion about this post