Manado, Barta1.com – Legislator Sulawesi Utara (Sulut), dari PDIP Bitung, Fabian Kaloh meyakini banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dan menjadi komitmen mengawal aspirasi rakyat.
“Ada banyak komitmen waktu kampanye lalu yang dicatat, diingat dan berusaha menjadi ‘problem solver’ bagi persoalan dan dinamika sosial yang ada di masyarakat Sulut. Khususnya yang ada di Dapil Minahasa Utara–Bitung. Pada intinya, sebagai mantan birokrat yang pernah berkecimpung dengan kegiatan sosial masyarakat, menurut saya tidak jauh berbeda dengan tupoksi seorang birokrat dengan tugas anggota legislatif yang intinya pelayanan. Membuka diri, membuka hati dalam masyarakat ketika ada keluhan-keluhan di masyarakat dan berusaha mencari solusinya,” ucap pentolan partai berlambang banteng moncong putih ini, yang telah menjalankan tugasnya dua hari ini di DPRD Sulut, Kamis, (12/09/2019).
“Sinergitas antara anggota dewan dengan pemerintah provinsi, eksekutif, apa itu tugas budgeter, controling atau tugas anggota legislatif sebagai pembuat peraturan daerah. Di sini perlu ada sinergitas sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu paling terpenting,” ujarnya.
Dia pun membeberkan, persoalan di Bitung-Minut cukup kompleks ketika bertatap muka dengan masyarakat. “Persoalan yang di dapil saya diantaranya ada sekolah swasta yang ASN-nya mau ditarik ke sekolah negeri, itu merupakan persoalan besar kalau dibiarkan. Walaupun itu persoalan dengan Pemkab Minut,” tuturnya.
Selain itu, ada kesewenangan atau mal-administrasi. Misalnya ada Hukum Tua yang sudah habis periode tapi sampai sekarang tidak pernah melaksanakan pemilihan Hukum Tua. Akhirnya diapload ASN yang ada di situ.
“Menurut saya itu mengganggu kinerja pemerintahan desa. Kalau memakai undang-undang desa, itu tidak benar. Hal seperti itu yang saya dapati ketika coba berinteraksi di saat kampanye lalu. Selain itu juga ada infrastruktur yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Lalu pelayanan publik yang masih ‘lalot’ dan ‘lemot’, aparatnya masih belum move on, mental feodal masih kuat, publik service bukan untuk melayani tapi dilayani. “Pengurusan surat ijin masih lama prosesnya. Yang ada hanya retorika saja belum beretika, itu yang harus diperhatian dan dibenahi saat ini,” pungkas Fabian.
Peliput: Meikel Pontolondo
Discussion about this post